Berita

Prabowo Subianto dan Budi Arie Setiadi (Kolase RMOL)

Politik

Mustahil Budi Arie Dipungut Prabowo ke Gerindra

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Spekulasi mengenai kemungkinan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bergabung dengan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto dinilai mustahil. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, meyakini Prabowo tidak akan menerima Budi Arie.

Menurut Efriza, Budi Arie sudah diberi kesempatan oleh Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Koperasi sebelum kemudian diganti.

"Masa iya, akan dipungut kembali yang sudah disingkirkan karena bermasalah, dan malah ditampung lagi," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 7 November 2025.


Efriza menyebut ada dua alasan kuat mengapa Prabowo akan menolak hasrat Budi Arie untuk berlabuh di Gerindra.

Pertama, terkait kasus judi online. Keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) era Joko Widodo menjadi catatan penting.

Ia menduga, kesempatan Budi Arie menjadi menteri saat itu semata-mata karena kesantunan Prabowo terhadap Jokowi. 

"Nyatanya, Prabowo sebagai presiden malah kecewa dengan dilakukan reshuffle," sambung Efriza. 

Kedua,  terkait sejarah hubungan politik yang buruk. Efriza juga menyoroti sejarah hubungan politik Budi Arie dan Prabowo yang kurang harmonis.

"Rasanya, masa iya sih Presiden Prabowo akan benar-benar senang hatinya menerima Budi Arie? Sebab pada masa lalu, komunikasinya buruk karena menyatakan menolak Prabowo dan Gerindra bergabung di pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019," jelas Efriza.

Dengan latar belakang tersebut, Efriza menyimpulkan bahwa hasrat politik Budi Arie untuk masuk ke Gerindra hampir pasti akan ditolak oleh Prabowo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya