Intelijen Politik Polri Bisa Atasi Krisis Pangan

Distribusi pangan di Indonesia hingga kini belum merata. Salah satu contohnya di Pulau Jawa dan Sumatera dengan harga stabil, sementara Papua atau Maluku menghadapi kelangkaan dan harga melambung. Ketimpangan ini kerap menjadi persoalan sosial. 

Merespons kondisi tersebut, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan 26 Tahun 2025, AKBP Maman Herdiaman mengusulkan pendekatan baru, yakni menjadikan intelijen politik Polri menjadi penggerak utama sinergi lintas instansi dengan membentuk Tim Siber Isu Pangan.

Tujuannya untuk memantau potensi provokasi dan disinformasi seputar pangan di media sosial, lalu mengintegrasikan data kerawanan pangan dengan basis digital serta menginisiasi Forum Sinergi Pangan Terintegrasi.

“Intelijen politik Polri harus mampu membaca potensi krisis sejak sebelum terjadi. Bukan hanya reaktif, tapi prediktif dan solutif,” kata Maman dalam keterangan resmi dikutip Jumat 7 November 2025.

Apalagi, kata Maman, ketahanan pangan paling utama lahir dari setiap dapur di rumah-rumah.

"Ketahanan pangan bukan cuma soal beras dan harga cabai. Ini soal stabilitas bangsa. Kalau dapur masyarakat tidak aman, negara pun bisa goyah,” kata Maman.

Di sisi lain, Maman menjelaskan uji coba proyek ini pernah dilakukan di wilayah Jawa Barat. Dimana, Jawa Barat menurut data Badan Pangan Nasional masuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kerentanan pangan tinggi.

Hasil uji coba dikethui mulai terlihat. Dari pemetaan wilayah rawan lebih cepat, komunikasi antarinstansi lebih lancar, dan isu-isu sensitif terkait pangan bisa diantisipasi sejak dini.