Berita

Pelantikan 228 Tim Pemeriksa Daerah (TPD), oleh Ketua Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP) Heddy Lugito, di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 6 November 2025. (Foto: Humas DKPP)

Politik

Ketua DKPP Minta Maaf kepada 228 TPD Belum Bisa Digaji

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 18:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk 38 provinsi, telah secara resmi dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 6 November 2025.

Ia menyampaikan rasa bangganya kepada 228 TPD yang dilantik siang tadi, baik dari unsur masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Namun di sisi yang lain, Heddy juga prihatin melihat TPD yang sampai hari ini belum mendapat kepastian mengenai gaji.


"Mohon maaf, karena sampai sekarang negara belum bisa menggaji TPD," ujar Heddy.

Ia menjelaskan, TPD dari sejak pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, hanya mendapat honor, tetapi ketika terdapat sidang Perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

"Tapi saya doakan bisa dapat gaji di akhirat dan bisa mendapat lebih besar," sambungnya berkelakar. 

Lebih lanjut, Heddy menyampaikan terima kasih atas dedikasi seluruh TPD di 38 provinsi atas kerja keras mengawal Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya merasa sangat bangga karena sampai saat ini negara belum bisa menggaji TPD," pungkas dia.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya