Berita

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto: RMOL/Yudhistira Wicaksono)

Politik

Nusron Wahid Pastikan Tanah JK Diserobot Tidak Sesuai Prosedur

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara soal sengketa lahan 16,4 hektare milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Metro Tanjung, Makassar, Sulawesi Selatan, yang diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mempertanyakan eksekusi lahan tersebut yang dinilai belum memenuhi prosedur hukum.

“Proses eksekusinya belum melalui konstatering. Salah satu metode konstatering itu pengukuran ulang,” kata Nusron usai menghadiri Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 6 November 2025.


Nusron menjelaskan, di atas lahan tersebut masih ada dua persoalan hukum yang belum tuntas. Pertama, gugatan PTUN dari pihak Mulyono, dan kedua, keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Hadji Kalla Group.

“Kami sudah kirim surat ke Pengadilan Negeri Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi itu, karena belum ada konstatering. Kalau tiga pihak ini belum selesai, kenapa langsung dieksekusi?” ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla murka saat meninjau langsung lahan yang diklaim miliknya. Ia menuding ada praktik mafia tanah di balik pengambilalihan tersebut.

“Sudah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Tiba-tiba dia mengaku, itu perampokan namanya,” tegas JK di lokasi, Rabu, 5 November 2025.

JK menegaskan akan menempuh langkah hukum untuk melawan tindakan yang disebutnya tidak adil.

“Mau sampai ke mana pun, kita siap melawan ketidakbenaran,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya