Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dok PDIP)

Politik

Serangan ke Megawati Ulah Buzzer Receh Bukan Orkestrasi Penguasa

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu soal serangan buzzer terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ramai diperbincangkan setelah politisi PDIP, Guntur Romli, menyebut ada “beking kekuasaan” di baliknya. 

Hal ini pun menarik perhatiann pendiri firma analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto. Menurut Dudy, terlalu dini menyimpulkan adanya orkestrasi dari penguasa hanya karena pola serangan terlihat seragam. 

“Justru buzzer seperti ini bisa dikatakan buzzer receh,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 6 November 2025.
     

     
Ia mencontohkan, pada periode 13 Februari-21 April 2022, saat publik ramai soal kelangkaan minyak goreng, PDIP justru berada dalam lingkar kekuasaan. 

“Saat itu Ibu Mega juga jadi sasaran sentimen publik, tetapi mengapa kekuasaan tidak bisa membantu memberikan opini publik? Ini menunjukkan interaksi besar tidak selalu ada tangan kekuasaan di dalamnya,” kata Dudy.

Data Evello mencatat, isu kelangkaan minyak goreng kala itu mencapai 50 juta tayangan di Instagram, 38 juta di YouTube, dan 204 juta di TikTok—semuanya tak mampu dibendung oleh kekuasaan.

Dudy juga menyinggung fenomena viralnya tagar #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong di era pemerintahan Prabowo–Gibran. 

“Gerakan #PapuaBukanTanahKosong di TikTok mencapai 206 juta tayangan dari hampir delapan ribu video, sementara #SaveRajaAmpat diunggah lebih dari 70 ribu kali dengan tayangan 1,6 miliar. Tapi kekuasaan juga tidak kuasa melawan opini publik,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika benar kekuasaan mampu mengorkestrasi buzzer, seharusnya isu soal ijazah Jokowi yang terus bergulir sejak lama bisa dibendung. 

Karena itu, Dudy menilai serangan terhadap Megawati bukanlah operasi besar yang digerakkan oleh penguasa, melainkan kerja buzzer kecil berbayaran rendah. 

“Sangat jauh untuk menyimpulkan ini orkestrasi penguasa,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya