Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dok PDIP)

Politik

Serangan ke Megawati Ulah Buzzer Receh Bukan Orkestrasi Penguasa

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu soal serangan buzzer terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ramai diperbincangkan setelah politisi PDIP, Guntur Romli, menyebut ada “beking kekuasaan” di baliknya. 

Hal ini pun menarik perhatiann pendiri firma analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto. Menurut Dudy, terlalu dini menyimpulkan adanya orkestrasi dari penguasa hanya karena pola serangan terlihat seragam. 

“Justru buzzer seperti ini bisa dikatakan buzzer receh,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 6 November 2025.
     

     
Ia mencontohkan, pada periode 13 Februari-21 April 2022, saat publik ramai soal kelangkaan minyak goreng, PDIP justru berada dalam lingkar kekuasaan. 

“Saat itu Ibu Mega juga jadi sasaran sentimen publik, tetapi mengapa kekuasaan tidak bisa membantu memberikan opini publik? Ini menunjukkan interaksi besar tidak selalu ada tangan kekuasaan di dalamnya,” kata Dudy.

Data Evello mencatat, isu kelangkaan minyak goreng kala itu mencapai 50 juta tayangan di Instagram, 38 juta di YouTube, dan 204 juta di TikTok—semuanya tak mampu dibendung oleh kekuasaan.

Dudy juga menyinggung fenomena viralnya tagar #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong di era pemerintahan Prabowo–Gibran. 

“Gerakan #PapuaBukanTanahKosong di TikTok mencapai 206 juta tayangan dari hampir delapan ribu video, sementara #SaveRajaAmpat diunggah lebih dari 70 ribu kali dengan tayangan 1,6 miliar. Tapi kekuasaan juga tidak kuasa melawan opini publik,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika benar kekuasaan mampu mengorkestrasi buzzer, seharusnya isu soal ijazah Jokowi yang terus bergulir sejak lama bisa dibendung. 

Karena itu, Dudy menilai serangan terhadap Megawati bukanlah operasi besar yang digerakkan oleh penguasa, melainkan kerja buzzer kecil berbayaran rendah. 

“Sangat jauh untuk menyimpulkan ini orkestrasi penguasa,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya