Al Araf: Beda Militer Dua Era, Regresi Era Jokowi dan Kini Rekonsolidasi

Tentara secara prinsip dibentuk untuk siap bertugas dalam situasi perang. Sehingga, menjadi tidak efektif ketika tentara diberikan tugas di luar tugas utamanya.

Begitu dikatakan Ketua Centra Initiative Al Araf dalam diskusi "Hubungan Sipil Militer di Tengah Krisis Demokrasi: Arus Balik Reformasi TNI" di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat.

"Dalam demokrasi, tentara harus siap perang. Bagaimana mungkin menyiapkan perang, di saat yang bersamaan tentara justru disuruh mengurus cetak sawah dan makan gratis," kata Al Araf dalam keterangan tertulis, Rabu 5 Oktober 2025.

Dia membandingkan situasi demokrasi dan militer di era Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

"Di zaman Jokowi terjadi regresi demokrasi, kalau sekarang ada rekonsolidasi militer di ruang politik," tuturnya.

Rekonsolidasi militer saat ini terjadi di 5 aspek. Dia uraikan, mulai dari regulasi dan kebijakan lewat revisi UU TNI, politik saat militer duduk di jabatan sipil, peran saat militer bukan hanya perang tapi operasi selain perang).

Berikutnya di bidang ekonomi di mana ada dugaan bisnis militer kembali dengan model baru, dan publik dalam kampanye mendorong dukungan kepada militer. 

"Situasi sekarang bisa dikatakan bangkitnya otoritarianisme dan merusak kualitas demokrasi," katanya.

Sementara itu, Peneliti BRIN Poltak Partogi mengatakan, hubungan sipil-militer merupakan Salah satu parameter dari kualitas sistem demokrasi. 

Menurutnya, Hubungan sipil-militer yang tak tertata baik justru mengarah pada lemahnya kontrol terhadap militer, yang tergambar dari kontrol demokrasi sipil, terutama lewat parlemen, mengevaluasi, dan menilai kebijakan TNI itu.

"Kontrol demokrasi sipil penting, untuk mengontrol militer, agar tidak abuse, tidak hanya dalam pengadaan barang, namun juga alutsista dan jasa," pungkasnya.