Presiden ke-2 RI Soeharto. (Foto: Dokumentasi ANTARA)
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto bukan hanya mencederai nilai-nilai reformasi, tetapi juga berpotensi memicu kemarahan generasi muda seperti yang terjadi di beberapa negara lain.
Anggota Dewan Pengurus Amnesty International Indonesia, Firda Amelia, mengatakan berbagai literatur menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terutama terhadap perempuan.
“Selama periode pemerintahan Soeharto berlangsung banyak terjadi pelanggaran HAM berat. Berbagai literatur mengatakan banyak terutama untuk perempuan bagaimana perempuan disiksa, penghancuran terhadap tubuh perempuan dan seksualitas perempuan dan juga Tapol-Tapol perempuan, penderitaan-penderitaan di tahanan,” ujar Firda kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menyakiti hati para korban pelanggaran HAM, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan pada masa itu.
“Jadi penempatan gelar Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya mencederiai nilai-nilai reformasi yang telah dibangun anak muda tahun 1998, tapi juga menyakiti hati para korban pelanggaran HAM, menyakiti hati para perempuan, terutama yang jadi tapol, diperkosa tahun 1965 yang tubuhnya dihancurkan, itu menyakiti mereka semua,” tegasnya.
Firda lantas mengingatkan bahwa saat ini sedang muncul fenomena spring, di mana gerakan anak muda memimpin perubahan menuju keadilan di berbagai negara, seperti Nepal dan Madagaskar.
“Di Nepal dan di Madagaskar menjadi 2 contoh negara di mana anak mudanya berhasil menggulingkan pemerintahannya yang otoriter,” ungkapnya.
Firda pun memperingatkan bahwa langkah pemerintah mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional justru bisa memicu kemarahan generasi muda di Indonesia.
“Menjadikan Soeharto pahlawan nasional memantik kemarahan anak muda,” kata Aktivis Gen Z ini.
Menurut Firda, wacana tersebut justru dapat memperkeruh suasana dan mendorong anak muda untuk kembali bergerak menuntut keadilan.
“Jadi semakin memperburuk dan memperkeruh amarah anak muda, semakin memantik anak muda untuk bergerak melawan dan melakukan aksi,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Firda pun berharap gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada sosok yang benar-benar pantas dan tidak memiliki rekam jejak yang menciderai nilai-nilai bangsa dan demokrasi.
“Jadi, harapannya kalau bisa ini gelar penghormatan pahlawan nasional diberi kepada orang yang pantas bukan orang yang justru menyulut reformasi. Kalau kita membandingkan gelar ini dengan orang yang menciderai nilai bangsa, nilai demokrasi, berarti kita juga menciderai reformasi tahun 1998 yang anak muda bergerak,” tandasnya.
