Berita

Ilustrasi

Politik

KPK Jangan Hanya Panggil Petinggi KCIC Usut Kasus Whoosh

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, diminta agar tidak hanya berhenti pada pemeriksaan korporasi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut memeriksa sejumlah mantan pejabat di masa pemerintahan sebelumnya.

"Meski KPK belum meyakinkan, tetapi dorongan dan kritik publik diharapkan KPK mulai serius mendalami pengusutan dugaan kerugian negara akibat mark-up anggaran proyek Whoosh," ujar dia kepada RMOL, Jumat, 31 Oktober 2025.


Efriza memandang, penelusuran dugaan korupsi Whoosh oleh KPK akan dinilai gagal oleh publik, apabila sejumlah informasi yang dikemukakan sejumlah tokoh tak dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Padahal sejumlah tokoh yang pernah berada di lingkar kekuasaan, seperti Mahfud MD telah mengungkap adanya potensi permainan kekuasaan dalam proyek strategis nasional itu," urainya.

Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong KPK bertindak sebagai institusi yang memeriksa potensi korupsi, atas kebijakan-kebijakan yang potensi merugikan negara.

"KPK juga tak perlu khawatir memeriksa para pejabat negara yang ditengarai kemungkinan terlibat, sehingga KPK juga perlu didorong untuk menyelidiki aktor-aktor dibalik mark-up anggaran proyek whoosh ini," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya