Berita

Ilustrasi

Politik

KPK Jangan Hanya Panggil Petinggi KCIC Usut Kasus Whoosh

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, diminta agar tidak hanya berhenti pada pemeriksaan korporasi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut memeriksa sejumlah mantan pejabat di masa pemerintahan sebelumnya.

"Meski KPK belum meyakinkan, tetapi dorongan dan kritik publik diharapkan KPK mulai serius mendalami pengusutan dugaan kerugian negara akibat mark-up anggaran proyek Whoosh," ujar dia kepada RMOL, Jumat, 31 Oktober 2025.


Efriza memandang, penelusuran dugaan korupsi Whoosh oleh KPK akan dinilai gagal oleh publik, apabila sejumlah informasi yang dikemukakan sejumlah tokoh tak dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Padahal sejumlah tokoh yang pernah berada di lingkar kekuasaan, seperti Mahfud MD telah mengungkap adanya potensi permainan kekuasaan dalam proyek strategis nasional itu," urainya.

Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong KPK bertindak sebagai institusi yang memeriksa potensi korupsi, atas kebijakan-kebijakan yang potensi merugikan negara.

"KPK juga tak perlu khawatir memeriksa para pejabat negara yang ditengarai kemungkinan terlibat, sehingga KPK juga perlu didorong untuk menyelidiki aktor-aktor dibalik mark-up anggaran proyek whoosh ini," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya