Sangat Logis Purbaya Ogah Bayar Whoosh Pakai APBN

Penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh merupakan pemikiran yang logis.

“Sebetulnya kan, ya itu berpikiran logis,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025. 

Menurut Herman, kebijakan tersebut didasari oleh perubahan skema pengelolaan dividen BUMN yang kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Dividen disetel kepada perbendaharaan negara. Namun sekarang kan dividennya dikelola oleh Danantara,” ujar Herman.

Meski begitu, Herman menekankan bahwa sumber kerugian sebenarnya berasal dari proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator kereta cepat. Karena itu, menurutnya, tidak logis jika keuntungan dari BUMN lain seperti BRI atau Bank Mandiri digunakan untuk menutup utang proyek tersebut.

“Kan logikanya bahwa kalau B to B business to business, dan berbasiskan terhadap business plan, feasibility study yang mumpuni sesungguhnya, ya semestinya sih tidak ada kerugian hari ini yang pada akhirnya membebani semuanya,” kata Herman.

Herman menambahkan, proyek Whoosh sebenarnya sudah menjalankan sejumlah langkah efisiensi. Salah satunya dengan mengecilkan skala pembangunan beberapa stasiun seperti di Halim, dan mengoptimalkan integrasi di Padalarang serta Karawang.

Namun, Sekjen DPP Partai Demokrat mengingatkan bahwa ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi proyeksi okupansi penumpang, seperti keterlambatan pembangunan kawasan pendukung seperti Meikarta.

“Artinya pertumbuhan okupasi yang ditargetkan dulu 60 ribu, okupasi everyday ini nggak tercapai. Sehingga sekarang kan hanya tercapai antara 18 ribu di hari kerja, 20 ribu di hari libur,” kata Herman.