Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Demokrat Soroti Kerugian Whoosh: Siapa yang Bayar?

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial, direspons Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Herman menghargai pernyataan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sebab, hal itu sudah dianggap lampau karena dilakukan di masa lalu. 

“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025. 


Namun demikian, Legislator Demokrat itu menyebut bahwa kondisi hari ini menunjukkan bahwa proyek Whoosh terbukti merugi triliunan rupiah. Sehingga, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?” ujarnya. 

Ia berpandangan bahwa negara memang harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional tapi harus meminimalisir potensi kerugian atau losing pada setiap pergerakan moda transportasi yang ada saat ini.

“Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” kata Sekjen DPP Partai Demokrat ini. 

Menurutnya, jika negara akhirnya harus dibebani untuk membayar utang proyek whoosh tersebut, tapi saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan tidak ingin membayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi, siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?” tuturnya.

Atas dasar itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merumuskan skema pembayaran utang proyek Whoosh era Jokowi yang merugi triliunan tersebut.

“Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini?” tandasnya.


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya