Kolase Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan beras. (Foto: Dokumentasi RMOL)
DENGAN kepercayaan diri yang tinggi Andi Amran Sulaiman sang Menteri Pertanian (Mentan) menyatakan, bahwa dalam tiga bulan ke depan Indonesia sudah swasembada (beras). Hal itu disampaikannya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu 13 September 2025 lalu. Benarkah demikian adanya? Mari diperiksa data produksi dan konsumsi padi dan beras nasional. Tentunya pengertian swasembada beras bukanlah termasuk yang berasal dari impor!
Produksi Masih Kurang
Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, Indonesia mengimpor beras sejumlah 4,52 juta ton dengan nilai mencapai sekitar USD 2,56 miliar atau sekira Rp39,9 triliun (USD 1 = Rp15.600) Data impor ini mengalami lonjakan sebesar 47,6 persen dibanding 2023 secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada tahun 2023, Indonesia hanya mengimpor sekitar 3,06 juta ton beras dengan nilai sekitar USD 1,79 miliar atau senilai Rp27,9 triliun.
Angka tahun 2024 merupakan jumlah tertinggi impor dalam masa tujuh tahun terakhir. Negara asal utama impor dan persentasenya, yaitu Thailand: 1,36 juta ton (30,19 persen), Vietnam: 1,25 juta ton (27,62 persen) dan Myanmar: 831.380 ton (18,4 persen). Hanya saja, dari total impor Indonesia pada tahun 2024 yang mencapai USD 233,66 miliar, komponen terbesarnya adalah bahan baku/penolong dan barang modal atau nonmigas. Nilai impor beras realisasinya masih rendah hanya 1,09 persen dari nilai total impor Indonesia tersebut.
Menurut BPS jumlah konsumsi beras per kapita di Indonesia pada tahun 2024 adalah sekitar 79,08 kg. Atau konsumsi bulanannya hanya sekitar 6,65kg per kapita. Sementara itu, pada tahun 2023 mencapai 81,23 kg per kapita/tahun. Tingkat konsumsi per kapita tahun 2023-2024 ini mengalami sedikit penurunan. Bahkan, kecenderungan penurunan konsumsi beras ini telah terjadi sejak tahun 2021, yaitu 81,52 kg dan 2022 menjadi 81,04 kg, di satu sisi.
Di sisi yang lain, merujuk pada data konsumsi beras yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), China tercatat sebagai negara dengan total konsumsi beras tertinggi. Diikuti oleh India, Bangladesh, dan Indonesia berada diperingkat 10 dengan konsumsi beras sejumlah 185,2 kg/kapita/tahun. Konsumsi individu di China dan India cukup rendah, masing-masing dengan 133,9 dan 99 kg/kapita/ tahun di bulan Juli 2025
Sedangkan, jumlah produksi padi atau gabah kering giling (GKG) Indonesia pada tahun 2024 adalah 53,14 juta ton. Produksinya berasal dari lahan seluas 10,05 juta hektare (ha). Atau, jika dikonversikan menjadi beras menjadi sejumlah 30,37 juta ton. Hasil ini, lebih rendah 2,35 persen dibandingkan tahun 2023 yang sejumlah 31,1 juta ton. Menurunnya produksi beras ini adalah sebagai akibat dari penurunan luas panen. Dengan begitu, total beras (produksi dan impor) Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing berjumlah 34,16 juta ton dan 34,89 juta ton.
Namun demikian, terdapat selisih data BPS dan USDA sejumlah 106,12/kapita/tahun perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertanyaannya, mengapa terjadi selisih data konsumsi, mana yang lebih akurat dan valid? Sebab, konsumsi per kapita/tahun data USDA mencakup 180 juta penduduk dan data BPS tidak masuk akal (rasional). Apabila, mengacu pada data konsumsi tahun 2024 sejumlah 34,89 juta ton (masih ada impor 4 52 juta ton). Dan, produksi beras nasional hingga bulan Agustus 2025 (data BPS) sejumlah 24,97 juta ton, maka masih terdapat kekurangan produksi sejumlah 10 juta ton.
Artinya, panen raya di bulan Oktober maupun Desember 2025 harus menutupi selisihnya. Mungkinkah bisa dipenuhi? Artinya, swasembada beras apalagi pangan yang digaungkan oleh Mentan Amran Sulaiman hanya isapan jempol belaka!
Jangankan swasembada beras, memenuhi konsumsi saja belum cukup! Belum lagi, temuan beras tak layak konsumsi sekira 1.200 ton oleh inspeksi Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ibu Titiek Soeharto di Perum Bulog Tabahawa, Ternate, Maluku Utara pada 23 September 2025. Sebagai akibatnya, harga di pasaran meningkat oleh tindakan penimbunan beras yang luput dari pantauan Mentan Amran Sulaiman, sebuah kinerja yang buruk sektor pertanian.
Disamping itu, data cadangan beras pemerintah (CBP/stock) Badan Usaha Logistik (Bulog) bulan Januari 2025 yang mencapai 3,8 juta ton sekalipun tidak bisa menutupi kekurangan produksi. Yang mana cadangan itupun, sebagian berasal dari impor beras khusus di awal tahun 2025. Atas kekurangan produksi tersebut, malah kebijakan impor beras resmi dihentikan oleh Amran Sulaiman selama tahun 2025. Pertanyaan berikutnya, akan dipenuhi dari manakah kekurangan konsumsi beras nasional tersebut Bapak Mentan Amran Sulaiman.
Jangan sampai swasembada beras atau pangan hanya sebuah data untuk Asal Bapak Presiden Senang (ABPS) saja. Pada akhirnya, inilah yang menjadi bom waktu sektor pangan di sekitar bulan April-Mei 2026 dan Presiden RI Prabowo Subianto lah yang akan kehilangan wibawa di hadapan rakyat! Berhati-hati dan waspadalah Bapak Mentan Amran Sulaiman terkait data produksi dan konsumsi beras nasional!
Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
