Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Youtube Setpres)

Politik

Jokowi Tokoh Perusak Meritokrasi Polri

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 04:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) rusak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum era Presiden Jokowi, pergantian kepemimpinan Polri berjalan secara alamiah. Calon Kapolri selalu dilihat berdasarkan prestasi dan senioritas, bukan atas dasar kedekatan dengan presiden.

"Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden (untuk menjadi calon Kapolri). Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia 2 sampai 3 tahun sebelum pensiun," kata mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.


Sistem meritokrasi ini dinilai penting untuk menjaga psikologis organisasi di tubuh Polri. Namun sayangnya, sejak era Presiden Jokowi sistem ini ditabrak dan berubah total.

Di awal pemerintahan Jokowi, Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman tiba-tiba diganti meski masih berstatus polisi aktif dan belum pensiun. Bahkan menurut Oegroseno, pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas.

"Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang 4 ada dua karena piramida kepangkatan kita (Polri) jenderal polisi hanya satu," jelas Oegroseno.

Pakem dan norma yang sudah berlaku di Polri itu diabaikan Presiden Jokowi. Jokowi lalu menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Oegroseno mengamini, Badrodin memang perwira tinggi senior, namun saat ditunjuk sebagai Kapolri tinggal punya waktu satu tahun sebelum pensiun.

"Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito, terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat (lulusan 1987/Tito)," ujar Oegroseno.

Menurut Oegroseno, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi inilah yang merusak institusi Polri.

"Saya sering katakan, hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya