Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Youtube Setpres)

Politik

Jokowi Tokoh Perusak Meritokrasi Polri

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 04:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) rusak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum era Presiden Jokowi, pergantian kepemimpinan Polri berjalan secara alamiah. Calon Kapolri selalu dilihat berdasarkan prestasi dan senioritas, bukan atas dasar kedekatan dengan presiden.

"Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden (untuk menjadi calon Kapolri). Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia 2 sampai 3 tahun sebelum pensiun," kata mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.


Sistem meritokrasi ini dinilai penting untuk menjaga psikologis organisasi di tubuh Polri. Namun sayangnya, sejak era Presiden Jokowi sistem ini ditabrak dan berubah total.

Di awal pemerintahan Jokowi, Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman tiba-tiba diganti meski masih berstatus polisi aktif dan belum pensiun. Bahkan menurut Oegroseno, pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas.

"Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang 4 ada dua karena piramida kepangkatan kita (Polri) jenderal polisi hanya satu," jelas Oegroseno.

Pakem dan norma yang sudah berlaku di Polri itu diabaikan Presiden Jokowi. Jokowi lalu menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Oegroseno mengamini, Badrodin memang perwira tinggi senior, namun saat ditunjuk sebagai Kapolri tinggal punya waktu satu tahun sebelum pensiun.

"Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito, terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat (lulusan 1987/Tito)," ujar Oegroseno.

Menurut Oegroseno, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi inilah yang merusak institusi Polri.

"Saya sering katakan, hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya