Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Youtube Setpres)

Politik

Jokowi Tokoh Perusak Meritokrasi Polri

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 04:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) rusak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum era Presiden Jokowi, pergantian kepemimpinan Polri berjalan secara alamiah. Calon Kapolri selalu dilihat berdasarkan prestasi dan senioritas, bukan atas dasar kedekatan dengan presiden.

"Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden (untuk menjadi calon Kapolri). Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia 2 sampai 3 tahun sebelum pensiun," kata mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dikutip Selasa, 28 Oktober 2025.


Sistem meritokrasi ini dinilai penting untuk menjaga psikologis organisasi di tubuh Polri. Namun sayangnya, sejak era Presiden Jokowi sistem ini ditabrak dan berubah total.

Di awal pemerintahan Jokowi, Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman tiba-tiba diganti meski masih berstatus polisi aktif dan belum pensiun. Bahkan menurut Oegroseno, pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas.

"Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang 4 ada dua karena piramida kepangkatan kita (Polri) jenderal polisi hanya satu," jelas Oegroseno.

Pakem dan norma yang sudah berlaku di Polri itu diabaikan Presiden Jokowi. Jokowi lalu menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Oegroseno mengamini, Badrodin memang perwira tinggi senior, namun saat ditunjuk sebagai Kapolri tinggal punya waktu satu tahun sebelum pensiun.

"Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito, terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat (lulusan 1987/Tito)," ujar Oegroseno.

Menurut Oegroseno, praktik yang dilakukan Presiden Jokowi inilah yang merusak institusi Polri.

"Saya sering katakan, hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya," tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya