Proyek Kereta Cepat RI Kebanyakan Calo, Beda dengan Saudi

Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) warisan mantan Presiden Joko Widodo membebani keuangan negara. 

Agus bahkan mendorong lembaga penegak hukum seperti KPK atau Bareskrim untuk mengusut proyek ini. 

“Hari ini dibandingkan dengan kereta cepat yang lagi dibuat Arab Saudi. Saya bilang ke teman-teman berbeda. Di Arab Saudi mungkin tanahnya nggak beli, di sini kan beli, calonya banyak kali,” ujar Agus di kanal Youtube Abraham Samad, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Agus menilai, sejak awal proyek tersebut memang sarat masalah, mulai dari pembengkakan biaya, perubahan rute, hingga skema utang yang dianggap tidak transparan. 

Karena itu, ia mendesak lembaga audit dan penegak hukum turun tangan menelusuri potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Susah kalau mau dibandingkan, nggak apple to apple. Maka saya sarankan KPK masuk saja, atau Bareskrim atau siapa pun review. BPK kan tiap tahun juga mengaudit,” tegasnya.

Agus mengingatkan bahwa kritik yang dulu ia lontarkan bukan tanpa dasar. Menurutnya, keputusan memaksakan proyek kereta cepat tanpa kajian matang kini terbukti menjadi beban finansial bagi negara.

"Saya mengingatkan kita itu belum butuh kereta cepat. Apalagi dulu nama semboyannya Nawacita berarti kan harus keluar Jawa. Tapi kenapa dibikinnya di Jakarta-Bandung?” pungkasnya. 

Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun.