Berita

Mantan Presiden Joko Widodo saat meninjau kereta cepat. (Foto: Dok. KAI)

Politik

DPR Harus Panggil Pemegang Proyek Whoosh Usut Dugaan Markup

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 00:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

DPR diminta memanggil para pihak yang terlibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh untuk mengusut dugaan markup anggaran.

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim berujar, dugaan markup tersebut makin kuat setelah dibandingkan dengan kereta cepat Arab Saudi yang jauh lebih murah.

Wildan menyarankan Bank of China dan 4 BUMN proyek Whoosh harus segera mengevaluasi biaya riil proyek karena terlalu mahal dibandingkan proyek sejenis yang dikerjakan di Arab Saudi.


"Ada beberapa pihak yang harus dievaluasi. Kontraktor yang terlibat, bagian pengadaan, negosiator dari Bank of China, serta para direktur empat BUMN yang ikut serta dalam penandatangan kerja sama," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

Wildan mengatakan, pembengkakan biaya proyek kemungkinan disebabkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) untuk tiap jenis pekerjaan. Bisa saja ada biaya-biaya tambahan diselipkan di penyusunan anggaran proyek.

Markup harga untuk tiap jenis pekerjaan juga berpeluang dilakukan oleh perencana anggaran.

"Dengan adanya proyek kereta api cepat Arab Saudi, tim evaluator kini punya pembanding. Dari situ akan terlihat jelas, ada selisih biaya di bagian mana. Dengan begitu, angka-angka yang tidak wajar bisa diketahui," terang Wildan.

Merujuk pada pernyataan mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, proyek KCJB tidak visible. Atas dasar itulah Jonan sempat menolak rencana pembangunan proyek tersebut.

"Dari penilaian faktual versinya Pak Jonan, kita semua tahu ada perhitungan yang salah. Dengan panjang rute hanya 140 kilometer, nilai kontraknya kok bisa lebih dari Rp100 triliun. Seharusnya, para pihak yang menyusun estimasi biaya langsung dievaluasi saat itu juga sebelum proyek dilaksanakan," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya