Berita

Mantan Presiden Joko Widodo saat meninjau kereta cepat. (Foto: Dok. KAI)

Politik

DPR Harus Panggil Pemegang Proyek Whoosh Usut Dugaan Markup

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 00:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

DPR diminta memanggil para pihak yang terlibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh untuk mengusut dugaan markup anggaran.

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim berujar, dugaan markup tersebut makin kuat setelah dibandingkan dengan kereta cepat Arab Saudi yang jauh lebih murah.

Wildan menyarankan Bank of China dan 4 BUMN proyek Whoosh harus segera mengevaluasi biaya riil proyek karena terlalu mahal dibandingkan proyek sejenis yang dikerjakan di Arab Saudi.


"Ada beberapa pihak yang harus dievaluasi. Kontraktor yang terlibat, bagian pengadaan, negosiator dari Bank of China, serta para direktur empat BUMN yang ikut serta dalam penandatangan kerja sama," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

Wildan mengatakan, pembengkakan biaya proyek kemungkinan disebabkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) untuk tiap jenis pekerjaan. Bisa saja ada biaya-biaya tambahan diselipkan di penyusunan anggaran proyek.

Markup harga untuk tiap jenis pekerjaan juga berpeluang dilakukan oleh perencana anggaran.

"Dengan adanya proyek kereta api cepat Arab Saudi, tim evaluator kini punya pembanding. Dari situ akan terlihat jelas, ada selisih biaya di bagian mana. Dengan begitu, angka-angka yang tidak wajar bisa diketahui," terang Wildan.

Merujuk pada pernyataan mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, proyek KCJB tidak visible. Atas dasar itulah Jonan sempat menolak rencana pembangunan proyek tersebut.

"Dari penilaian faktual versinya Pak Jonan, kita semua tahu ada perhitungan yang salah. Dengan panjang rute hanya 140 kilometer, nilai kontraknya kok bisa lebih dari Rp100 triliun. Seharusnya, para pihak yang menyusun estimasi biaya langsung dievaluasi saat itu juga sebelum proyek dilaksanakan," pungkasnya.

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Makna Filosofi Lampion Waisak 2026, Simbol Pencerahan, Harapan, dan Kedamaian

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:58

Standarisasi Kemasan Rokok Dinilai Berpotensi Merugikan Pedagang Kaki Lima

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:43

Soal Opini Bahlil yang Sebut Kurban Wajib bagi Setiap Muslim, Ini Respons Komisi Fatwa MUI

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:27

Harga Minyak Dunia Anjlok ke 92 Dolar AS

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:07

Rupiah Melemah, Biaya Liburan di Indonesia Jadi Magnet Wisatawan Mancanegara

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:36

Penyidik Dalami Dokumen Ekspor Sawit, Kasus Under Invoicing Terus Bergulir

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:24

IHSG di Akhir Mei 2026 Tertekan, Asing Net Sell Jumbo Rp8,5 Triliun

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:16

Bukan Sekadar Kurban, Begini Cara Galeri 24 Sampaikan Makna Berbagi di Hari Raya

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:12

Harga Emas Antam Melonjak Rp25.000 di Akhir Mei 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:03

Opini Bahlil di Kompas Disoal: Tidak Tepat Samakan Kurban dengan Zakat Fitrah

Sabtu, 30 Mei 2026 | 09:47

Selengkapnya