Berita

Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds, Langsung Diserbu Investor Global

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau Dim Sum Bonds senilai 6 miliar Huan atau senilai Rp13,97 triliun. 

Ini menjadi penerbitan perdana surat utang pemerintah dalam mata uang Renminbi dengan format SEC Shelf Registered.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.


Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni RICNH1030 dengan tenor 5 tahun senilai CNH3,5 miliar berkupon 2,5 persen dan imbal hasil 2,5 persen, serta RICNH1035 dengan tenor 10 tahun senilai CNH2,5 miliar dan kupon 2,9 persen. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035.

“Dengan memanfaatkan kondisi pasar obligasi berdenominasi Renminbi (CNH) yang dinamis dan sentimen positif di pasar keuangan global, pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran SUN berdenominasi CNH pada 23 Oktober 2025,” jelas DJPPR.

Adapun total final pemesanan Dim Sum Bonds (orderbook) yang mencapai CNH18 miliar atau sekitar Rp41,91 triliun. 

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun 2,9 persen,” tulis DJPPR. 

DJPPR menegaskan bahwa penerbitan Dim Sum Bonds ini merupakan langkah diversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global.

“Tingginya minat investor, termasuk investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” tutup DJPPR.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya