Berita

Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds, Langsung Diserbu Investor Global

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau Dim Sum Bonds senilai 6 miliar Huan atau senilai Rp13,97 triliun. 

Ini menjadi penerbitan perdana surat utang pemerintah dalam mata uang Renminbi dengan format SEC Shelf Registered.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.


Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni RICNH1030 dengan tenor 5 tahun senilai CNH3,5 miliar berkupon 2,5 persen dan imbal hasil 2,5 persen, serta RICNH1035 dengan tenor 10 tahun senilai CNH2,5 miliar dan kupon 2,9 persen. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035.

“Dengan memanfaatkan kondisi pasar obligasi berdenominasi Renminbi (CNH) yang dinamis dan sentimen positif di pasar keuangan global, pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran SUN berdenominasi CNH pada 23 Oktober 2025,” jelas DJPPR.

Adapun total final pemesanan Dim Sum Bonds (orderbook) yang mencapai CNH18 miliar atau sekitar Rp41,91 triliun. 

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun 2,9 persen,” tulis DJPPR. 

DJPPR menegaskan bahwa penerbitan Dim Sum Bonds ini merupakan langkah diversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global.

“Tingginya minat investor, termasuk investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” tutup DJPPR.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya