Berita

Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds, Langsung Diserbu Investor Global

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau Dim Sum Bonds senilai 6 miliar Huan atau senilai Rp13,97 triliun. 

Ini menjadi penerbitan perdana surat utang pemerintah dalam mata uang Renminbi dengan format SEC Shelf Registered.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.


Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni RICNH1030 dengan tenor 5 tahun senilai CNH3,5 miliar berkupon 2,5 persen dan imbal hasil 2,5 persen, serta RICNH1035 dengan tenor 10 tahun senilai CNH2,5 miliar dan kupon 2,9 persen. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035.

“Dengan memanfaatkan kondisi pasar obligasi berdenominasi Renminbi (CNH) yang dinamis dan sentimen positif di pasar keuangan global, pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran SUN berdenominasi CNH pada 23 Oktober 2025,” jelas DJPPR.

Adapun total final pemesanan Dim Sum Bonds (orderbook) yang mencapai CNH18 miliar atau sekitar Rp41,91 triliun. 

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun 2,9 persen,” tulis DJPPR. 

DJPPR menegaskan bahwa penerbitan Dim Sum Bonds ini merupakan langkah diversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global.

“Tingginya minat investor, termasuk investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” tutup DJPPR.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya