Berita

Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds, Langsung Diserbu Investor Global

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau Dim Sum Bonds senilai 6 miliar Huan atau senilai Rp13,97 triliun. 

Ini menjadi penerbitan perdana surat utang pemerintah dalam mata uang Renminbi dengan format SEC Shelf Registered.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.


Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni RICNH1030 dengan tenor 5 tahun senilai CNH3,5 miliar berkupon 2,5 persen dan imbal hasil 2,5 persen, serta RICNH1035 dengan tenor 10 tahun senilai CNH2,5 miliar dan kupon 2,9 persen. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035.

“Dengan memanfaatkan kondisi pasar obligasi berdenominasi Renminbi (CNH) yang dinamis dan sentimen positif di pasar keuangan global, pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran SUN berdenominasi CNH pada 23 Oktober 2025,” jelas DJPPR.

Adapun total final pemesanan Dim Sum Bonds (orderbook) yang mencapai CNH18 miliar atau sekitar Rp41,91 triliun. 

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun 2,9 persen,” tulis DJPPR. 

DJPPR menegaskan bahwa penerbitan Dim Sum Bonds ini merupakan langkah diversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global.

“Tingginya minat investor, termasuk investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” tutup DJPPR.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya