Berita

Ilustrasi (Foto: Aqua)

Politik

Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Aqua

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 09:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang, Jawa Barat, adalah persoalan serius. Dalam sidak tersebut, Dedi Mulyadi menemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, mengatakan, jika hal tersebut benar, itu adalah penipuan yang serius bagi konsumen. Pemerintah wajib mengusut tuntas dugaan skandal penipuan tersebut sebab, Aqua selama ini berpromosi bahwa sumber air yang digunakan 100 persen berasal dari air pegunungan murni. 

“Jika hal tersebut terbukti, misalnya menutup izin Aqua. Pemerintah saya kira tidak perlu takut, karna rakyat akan memberikan dukungan terhadap adanya segala bentuk penipuan kepada konsumen,” ujar Saiful Anam kepada RMOL, Jumat 24 Oktobwr 2025.


Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan air mineral kemasan merek Aqua di Subang, Jawa Barat, yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. KDM, sapaan Dedi Mulyadi terkejut ternate sumber air pabrik Aqua ternyata bukan dari mata air pegunungan murni, melainkan berasal dari sumur bor. Fakta tersebut didapat KDM saat menanyakan sumber air produksi Aqua.

"(Sumber) Airnya dari bawah tanah, Pak," kata seorang perempuan perwakilan perusahaan Aqua kepada KDM dikutip Rabu, 22 Oktober 2025. 

"Dkira oleh saya air permukaan, air sungai, atau air dari mata air. Berarti ini bukan dari mata air ya?" tanya KDM lagi dan dijawab sumber air dari tanah dalam.

Mendengar penjelasan pihak perusahaan, KDM lantas menyinggung potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air pengeboran. Mengingat pabrik Aqua di Subang tersebut menghasilkan 2.000.850 liter per hari.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya