Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama lima gubernur daerah otonom baru (DOB) Tanah Papua di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Oktober 2025. (Foto: Humas Kemenko Infra)
Gubernur Provinsi Papua, Mathius Fakhiri menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua harus dimulai dari penguatan konektivitas antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama lima gubernur daerah otonom baru (DOB) Tanah Papua di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Oktober 2025.
Pertemuan itu membahas agenda strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk pembukaan kawasan ekonomi baru, peningkatan akses transportasi darat, laut, dan udara, serta penyelesaian jalan Trans-Papua sebagai prioritas utama pembangunan konektivitas di kawasan timur Indonesia.
“Pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura-Wamena, misalnya, harus benar-benar tembus dan berkualitas baik. Kalau jalur ini berfungsi maksimal, hasil pertanian dari Keerom dan Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya dalam satu hari,” ujar Fakhiri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia menilai, konektivitas yang baik akan menjadi katalis bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Tanah Papua.
Menurutnya, ketika jalur transportasi darat, laut, dan udara saling terhubung dengan baik, maka distribusi logistik akan lebih cepat, biaya akan menurun, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata.
“Kita ingin Papua tumbuh merata. Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembangunan ke depan adalah membuka jalur darat Wamena–Puncak–Puncak Jaya–Intan Jaya hingga Papua Tengah, yang diyakini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang lintasan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan armada laut dan logistik antarwilayah, khususnya untuk wilayah pesisir utara seperti Sarmi, Yapen, dan Waropen.
“Papua membutuhkan dukungan armada laut yang memadai agar mobilitas barang dan jasa antar kabupaten bisa berjalan cepat dan efisien,” tambahnya.
Fakhiri menyambut positif komitmen pemerintah pusat, melalui Kemenko Infra dan kementerian teknis lainnya, dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Ia menilai, kehadiran Menko AHY membawa semangat baru dalam membangun Papua secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Menko AHY yang ingin memastikan Papua mendapatkan perhatian serius. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring, saling menguatkan agar pembangunan tidak lagi bersifat parsial, tapi terintegrasi,” pungkasnya.
