Berita

Sejumlah siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Nusantara

48,9 Persen Publik Minta MBG Dilanjutkan

RABU, 22 OKTOBER 2025 | 18:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Peneliti senior Median, Rico Marbun, dari hasil survei, sebanyak 63,9 persen publik menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 34,6 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya 1,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Program ini dipersepsikan membantu meningkatkan gizi anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Rico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.


Namun, menurutnya, publik cukup terbelah menyikapi pertanyaan apakah program ini dilanjutkan atau dihentikannya. Sebanyak 48,9 persen publik menyatakan program MBG sebaiknya dilanjutkan, sementara 38,3 persen berpendapat perlu dihentikan sementara untuk diperbaiki, dan 12,1 persen menginginkan agar program tersebut dihentikan sepenuhnya. 

Rico menyebutkan, berdasarkan survei diketahui beberapa alasan utama mengapa publik ingin MBG dilanjutkan. Antara lain, 14,6 persen dianggap mampu meningkatkan Gizi Anak, meringankan ekonomi keluarga 13,1%, dianggap tepat sasaran 10,9 persen.

"Serta dianggap berkualitas dalam mplementasinya sebanyak 7,7 persen, dan mampu membuka lapangan kerja 5,5 persen," kata Rico.

Rico melanjutkan, terdapat lima alasan utama mengapa sebagian masyarakat menyatakan tidak puas terhadap program MBG. Antara lain sebanyak 14,2 persen responden menilai masih banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan. Sebanyak 4,7 persen menyebut program ini belum merata di semua daerah. 3,6 persen menilai kualitas makanan yang disajikan tidak bergizi atau tidak sesuai standar. 

"Lalu sebanyak 2,2 persen menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dan 2,2 persen lainnya menilai program belum tepat sasaran," kata Rico.

Survei Median ini dilakukan pada 17-19 Oktober 2025 menggunakan platform media sosial dengan melibatkan 600 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form, yang disebarkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya