Berita

Sejumlah siswa SMPN 2 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menikmati menu makan bergizi gratis (MBG) (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Nusantara

48,9 Persen Publik Minta MBG Dilanjutkan

RABU, 22 OKTOBER 2025 | 18:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan penilaian positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut Peneliti senior Median, Rico Marbun, dari hasil survei, sebanyak 63,9 persen publik menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 34,6 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya 1,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

“Program ini dipersepsikan membantu meningkatkan gizi anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga,” ujar Rico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.


Namun, menurutnya, publik cukup terbelah menyikapi pertanyaan apakah program ini dilanjutkan atau dihentikannya. Sebanyak 48,9 persen publik menyatakan program MBG sebaiknya dilanjutkan, sementara 38,3 persen berpendapat perlu dihentikan sementara untuk diperbaiki, dan 12,1 persen menginginkan agar program tersebut dihentikan sepenuhnya. 

Rico menyebutkan, berdasarkan survei diketahui beberapa alasan utama mengapa publik ingin MBG dilanjutkan. Antara lain, 14,6 persen dianggap mampu meningkatkan Gizi Anak, meringankan ekonomi keluarga 13,1%, dianggap tepat sasaran 10,9 persen.

"Serta dianggap berkualitas dalam mplementasinya sebanyak 7,7 persen, dan mampu membuka lapangan kerja 5,5 persen," kata Rico.

Rico melanjutkan, terdapat lima alasan utama mengapa sebagian masyarakat menyatakan tidak puas terhadap program MBG. Antara lain sebanyak 14,2 persen responden menilai masih banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di lapangan. Sebanyak 4,7 persen menyebut program ini belum merata di semua daerah. 3,6 persen menilai kualitas makanan yang disajikan tidak bergizi atau tidak sesuai standar. 

"Lalu sebanyak 2,2 persen menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dan 2,2 persen lainnya menilai program belum tepat sasaran," kata Rico.

Survei Median ini dilakukan pada 17-19 Oktober 2025 menggunakan platform media sosial dengan melibatkan 600 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Form, yang disebarkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya