Habil Marati (kedua dari kanan). (Foto: Dokumen Pribadi)
Keterpurukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut bukan disebabkan ideologi atau basis umat, tetapi karena perilaku kader yang tidak loyal dan hanya menjadikan partai sebagai alat personal.
Begitu yang disampaikan mantan Majelis Pakar PPP, Habil Marati dalam acara silaturahmi Habaib, Kiai, dan Tokoh PPP se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Acara yang dihadiri lebih dari 30 orang ini merupakan forum konsolidasi dan evaluasi mendalam terhadap eksistensi dan masa depan partai berlambang Kabah tersebut.
Habil yang merupakan mantan Bendahara Umum PPP era Hamzah Haz menyampaikan kesaksian sejarah panjangnya bersama PPP, mulai dari keterlibatannya sebagai Majelis Pakar di akhir 1990-an, perannya sebagai Bendahara Umum pasc Muktamar 1999, hingga pengalamannya dalam mendukung pemenangan calon-calon partai dalam berbagai kontestasi politik nasional.
"Saya ini orang Sulawesi. Saya berbicara berdasarkan fakta, bukan kepentingan. PPP dulu adalah partai yang penuh ideologi, tetapi sekarang telah menjadi kendaraan yang dieksploitasi oleh mereka yang hanya ingin menikmati kekuasaan," kata Habil dalam keterangan yang diterima RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurut Habil, terdapat sejumlah fakta tentang dinamika internal partai, mulai dari ketidakefektifan pengurus dalam membangun basis suara, manipulasi dalam pencalonan figur eksternal, hingga penyalahgunaan dana saksi dalam berbagai pemilu.
Habil menilai, keterpurukan PPP bukan disebabkan oleh ideologi atau basis umat, tetapi oleh perilaku kader yang tidak loyal dan hanya menjadikan partai sebagai alat personal.
"PPP tidak jatuh karena kekalahan ideologis. PPP hancur karena dikelola oleh orang-orang yang tidak pernah membesarkan partai, tapi justru mengeksploitasi partai untuk fulus, bukan perjuangan," terang Habil.
Selain itu, Habil juga menyoroti kegagalan PPP dalam membaca peta politik nasional, termasuk keputusan kontroversial dalam mendukung calon kepala daerah atau presiden yang justru merugikan posisi politik partai.
Habil pun menyayangkan PPP sebagai partai berbasis Islam justru beberapa kali memberikan dukungan kepada tokoh yang tidak sejalan dengan nilai dasar partai dan konstituen tradisionalnya.
Untuk itu terkait masa depan PPP, Habil mengajak para kiai dan tokoh-tokoh partai di Jawa Timur untuk tidak lagi tinggal diam. Sehingga diperlukan gerakan penyelamatan partai dari dalam, termasuk menolak hasil muktamar yang dianggap cacat legitimasi dan menginisiasi perombakan total struktur pengurus yang tidak produktif.
"PPP harus kembali menjadi partai perjuangan, bukan partai yang hanya dijadikan kendaraan sementara oleh mereka yang ingin meraih jabatan. PPP ini amanah ulama, bukan alat transaksi politik," tegas Habil.
Di akhir pernyataannya, Habil menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemurnian PPP dan mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa PPP harus berdiri tegak dengan prinsip dan marwahnya sendiri.
"Kita wajib mendukung Prabowo, bukan karena sekadar politik kekuasaan, tapi sebagai bagian dari siasah umat. Tapi ingat, PPP harus dibersihkan dulu. Jika tidak, kita akan mengulang siklus kehancuran," pungkas Habil.
