Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Instagram)

Publika

Tahun Pertama Prabowo dan Kebangkitan Kedaulatan

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 19:17 WIB

NEGARA kita ini memang suka menahan napas. Terlalu sering. Lama-lama ya pingsan juga.

Tapi, kalau Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat setahun ini memimpin, ada yang berubah total. Bukan hanya ganti baju di Istana, bukan sekadar ganti jargon. Inilah soal Grammar Kekuasaan. Cara negara kita bicara tentang dirinya sendiri. Itu yang tampak berubah.

Dulu, negara kita itu kayak gadis piatu. Gagap gugup kalau ketemu tuan-tuan besar pemilik modal. Selalu main negosiasi. Keadilan ditukar stabilitas. Kepatuhan ditukar konsesi. Namanya bukan mengelola negara, itu namanya berdagang.


Sekarang?

Tata bahasanya sudah diinstal ulang. Negara tidak lagi berbisik. Negara sekarang bertindak.
 
Bukan Angka, Itu Cuma Gejala
 
Kita ini selalu bangga kalau dengar aset triliunan disita. Wah, hebat! Padahal, angka-angka itu cuma gejala. Kayak demam tinggi. Bukan diagnosis penyakitnya.

Penyakitnya apa? Struktur kekuasaan yang bisa diatur, yang bisa dibeli! itu dia.
Puluhan tahun ini, oligarki besar kepala karena negara kita hilang suara. Kehilangan kata “TIDAK.”
Selama bertahun-tahun, kalimat seperti itu adalah tata bahasa kekuasaan kita. Kalimat yang membuat kejahatan terdengar seperti kebiasaan, dan keserakahan terdengar profesional.??Logika itu sekarang dibalik. Prabowo dan pemerintahnya seperti bilang: Kedaulatan ini bukan lagi menu di meja makan malam Anda.

Efeknya langsung terasa di mana-mana. Di pelabuhan, di ladang sawit, di ruang sidang pidana. Pemain besar yang selama ini tidur nyenyak di balik backingan partai, media, atau jubah hukum, tiba-tiba jet lag. Mereka bingung mau menyogok siapa. Mau bicara dengan siapa.

Singkatnya: Negara ini tidak bisa ditelepon tengah malam lagi.
 
Sinergi Baru, Bukan Sekadar Rapat
 
Saya hafal sekali. Istilah "sinergi antarlembaga" itu artinya: Rapat berkepanjangan, kadang hasil kerja nol koma. Kali ini beda. Kejaksaan, Polri, TNI, kementerian teknis mereka akhirnya bergerak seperti satu irama. Ini bukan sinergi administrasi yang cuma tanda tangan di kertas. Ini sinergi operasional.

Satu perintah di pusat, satu tindakan di lapangan. Beres. Kenapa bisa? Ego sektoral yang selama ini jadi tembok tebal, dipatahkan tanpa perlu gincu tebal untuk memberi bedak citra berlebihan. Semua tahu, ada Komando Sentral yang harus dipatuhi.

Kebijakan nasional jadi orkestra, bukan lagi group band yang rebutan mikrofon. Memang, ada kelemahan mendasarnya masih sama: Berbasis Figur.

Kalau figurnya hilang, daya dorongnya bisa lenyap. PR besarnya adalah: bagaimana mengubah kekuatan figur ini menjadi Sistem Tahan Banting yang tetap jalan walau komandan berganti.
 
Perang Ekonomi Bukan Cuma Penegakan Hukum
 
Prabowo tampaknya mengerti. Predator ekonomi itu bukan maling motor. Mereka itu Perusahaan Kejahatan yang punya modal dan punya waktu dan segalanya. Melawan perusahaan, jangan pakai pidato hukum saja. Harus pakai Strategi Perang Ekonomi!

Ada tiga serangan yang dilakukan:
  1. Amputasi Finansial: Korporasi hitam itu jangan cuma dipenjara orangnya. Pisahkan mereka dari uangnya! Miskinkan sejak awal penyidikan.
  2. Percepatan Hukum: Waktu adalah senjata predator itu. Negara jangan kasih mereka waktu untuk lobi-lobi atau suap-suap. Tangkap!
  3. Transparansi Izin: Buka data perizinan ke publik. Biar ekosistem gelap tidak punya tempat sembunyi.
Ini bukan populisme, ini geopolitik ekonomi. Negara sedang merebut kembali apa yang memang miliknya. Dulu, kita sibuk nangkap tikus satu per satu. sulit dan berbelit. Rezim sekarang memilih cara lain: Bakar habis LUMBUNG-nya. Tutup akses AIR-nya. Biar tikus-tikus itu keluar sendiri.

Ini keras, tapi ini juga mencerminkan kebutuhan zaman. Negara kita ternyata sedang bereaksi terhadap tekanan global, korupsi, dan kehilangan kendali atas sumber daya.

Dalam setahun ini, ada pergeseran paradigma. Dari Hukum Reaktif menjadi Strategi Ofensif. Dari menghukum Individu menjadi memenangkan Sistem.

Prabowo sedang menulis ulang grammar kekuasaan Indonesia. Kata yang diucapkan sekarang sudah lain. Pesannya menusuk: Kebocoran harta negara ini tidak bisa lagi dinegosiasikan. No Mercy! Kibas dan libas para perampok negeri!

Efatha Filomeno Borromeu Duarte
Akademisi Universitas Udayana

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya