Berita

Gedung Microsoft (Foto: Pixabay)

Tekno

China Mulai Tinggalkan Format Microsoft Word

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 14:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL. Pemerintah China  mulai meninggalkan format berkas Microsoft Word buatan AS dan beralih ke format lokal WPS untuk dokumen resmi, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan teknologi antara Beijing dan Washington.

Dikutip dari RT, Kamis  16 Oktober 2025, perubahan ini terlihat dari pengumuman Kementerian Perdagangan China pekan lalu mengenai pembatasan ekspor tanah jarang, yang hanya dirilis dalam format WPS. Untuk pertama kalinya, dokumen kementerian itu tidak bisa dibuka langsung dengan Microsoft Word atau perangkat lunak buatan AS lainnya.

Pemerintah China baru-baru ini memperluas kontrol ekspor terhadap mineral strategis, dengan alasan keamanan nasional. Aturan baru ini memperketat izin ekspor untuk bahan yang berpotensi digunakan dalam teknologi sipil maupun militer.


Presiden AS Donald Trump menanggapi langkah tersebut dengan ancaman tarif baru sebesar 100 persen pada impor dari China dan kemungkinan pembatasan ekspor “semua perangkat lunak penting.”

Sementara itu, perusahaan teknologi asing juga terus mengurangi kehadirannya di China. Microsoft menutup laboratorium riset AI dan seluruh toko fisiknya di sana, sementara Adobe dan Citrix juga mulai mundur.

Sementara pada September lalu, regulator China telah memerintahkan perusahaan besar untuk menghentikan pembelian chip AI dari Nvidia. Produsen lokal kini berambisi menggandakan produksi prosesor AI dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya