Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, menjadi salah satu isu politik yang menarik untuk dibahas.

Menurut Adi, sejak dilantik, Purbaya langsung menjadi sorotan publik lantaran sejumlah kebijakannya menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Sesaat setelah dilantik, Purbaya sempat mendapat kritik tajam lantaran sejumlah pernyataannya dinilai kontroversial. 


“Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Namun demikian, Adi mengakui bahwa tidak sedikit pula pihak yang memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Purbaya.

“Kehadiran Pak Purbaya sebagai menteri yang baru juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan kaleng-kaleng,” katanya.

Adi menyoroti dua hal yang membuat nama Purbaya mencuat di ruang publik. Pertama, perselisihan pendapatnya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, ketika Purbaya menyatakan bahwa APBN menanggung beban subsidi sekitar 70 persen untuk tabung LPG 3 kg.

“Tak lama setelah itu, Bahlil membantah pernyataan itu dan menyebut Pak Purbaya salah baca. Katanya, Purbaya butuh adaptasi sebagai menteri baru,” ucap Adi.

Kedua, Purbaya juga sempat mengumumkan rencana mengalihkan dana program MBG apabila tidak terserap maksimal. Padahal, menurut Adi, dana MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar.

“Purbaya mengatakan akan mengalihkan dana MBG kalau tidak terserap. Padahal, kita tahu dana MBG ini program prioritas pemerintah dan jumlahnya fantastis,” ujarnya.

Meski begitu, Adi menekankan bahwa perdebatan dan manuver politik semestinya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Terlepas dari pro dan kontra, yang paling diinginkan rakyat itu hasilnya, bukan kehebohannya. Bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan,” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

DPR Minta Data WNI di Kawasan Konflik Diperbarui, Evakuasi Harus Disiapkan

Selasa, 03 Maret 2026 | 14:17

Umat Diserukan Salat Gerhana Bulan dan Perbanyak Memohon Ampunan

Selasa, 03 Maret 2026 | 14:05

KPK Terus Buru Pihak Lain yang Terkait dalam OTT Bupati Pekalongan

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:56

Putin dan MBS Diskusi Bahas Eskalasi Timur Tengah

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:46

MBG Perkuat Fondasi SDM Sejak Dini

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:46

Siap-siap Libur Panjang Lebaran 2026, Catat Jadwal Sekolah dan Cuti Bersama

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:45

Angkat Kaki dari BOP Keputusan Dilematis bagi Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:40

Sunni dan Syiah Tak Bisa Dibentur-benturkan

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:25

Perang Iran-AS Bisa Picu PHK Besar-besaran di Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:19

Melania Bicara Perlindungan Anak di DK PBB Saat Perang Iran Makin Panas

Selasa, 03 Maret 2026 | 13:18

Selengkapnya