Berita

Diskusi Publik bertajuk “Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi” di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025.(Foto: LPBINU DKI Jakarta)

Nusantara

Pencemaran Air Tanah di Jakbar Parah Akibat Aktivitas Industri

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kualitas dan pencemaran air tanah di Jakarta dan wilayah pesisir, terutama Jakarta Barat terbilang signifikan akibat aktivitas industri dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air.

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Indonesia Farizan Radhiya Yahya dalam Diskusi Publik bertajuk “Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi” di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025.

“Berdasarkan indeks mutu air, pencemaran paling signifikan terjadi di Jakarta Barat dan wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Farizan.


Menurut Farizan, penanganan masalah air tanah memerlukan pendekatan berbasis data dan pemantauan rutin. Ia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

“Kerja sama lintas sektor sangat penting, termasuk pemantauan kualitas air secara berkala agar pengelolaan air tanah lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Farizan.

Perwakilan dari Baznas Bazis DKI Jakarta sekaligus Pengurus Tanfidz PWNU DKI Jakarta KH. Bahauddin menyoroti dampak sosial dan kebutuhan edukasi terkait penurunan muka tanah dan banjir rob di Jakarta. 

Ia menyebutkan, sebanyak 118 kelurahan di Jakarta Utara terdampak secara signifikan, dan fenomena ini menimbulkan risiko bagi kehidupan masyarakat serta infrastruktur kota.

“Jakarta menghadapi ancaman penurunan muka tanah yang serius, akibat ekstraksi air tanah berlebihan yang dapat mencapai 10 cm per tahun," kata Kiai Bahauddin.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya