Saksi Kasus Korupsi Haji Ngaku Isi Pemeriksaan KPK Cuma Ngobrol

Diperiksa selama 5 jam lebih, mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro mengaku hanya ngobrol-ngobrol dengan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Joko usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 selama 5 jam lebih sejak pukul 09.47 WIB hingga pukul 15.06 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Oh nggak, cuma dimintai keterangan sebagai ketua Koperasi Amphuri, mantan. Hari ini nggak banyak, ya nggak banyak kok, cuma ngobrol-ngobrol saja," kata Joko kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore, 14 Oktober 2025.

Ia mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui banyak terkait persoalan di Indonesia. Mengingat katanya, dirinya tinggal di Arab Saudi.

"Tidak tahu (persoalan kuota haji) karena saya tidak tinggal di Indonesia," terang Joko.

Selain itu, ia juga mengaku tidak kenal dengan Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) selaku mantan Menteri Agama.

"Tidak ditanya apa-apa, kita hanya ngobrol-ngobrol saja," pungkasnya.

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.