Arah Baru Kedaulatan Energi Era Prabowo: Tata Kelola Tambang Dirombak Total

Kebijakan tata kelola tambang di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai penanda arah baru kedaulatan energi Indonesia. Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi publik di BSD pada Senin, 13 Oktober 2025.

Pengamat Kebijakan Publik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, mengatakan Presiden Prabowo sedang melakukan 'reset total' atau overhaul besar-besaran di sektor energi. Langkah ini mencakup penghitungan ulang kekayaan sumber daya dan penataan kembali pihak yang berhak mengelola.

Menurut Adib, banyak proyek energi dievaluasi untuk mencegah sektor ini menjadi lahan permainan makelar energi. Ia menilai penertiban adalah langkah wajib karena kuatnya makelar dapat menghalangi perubahan, terlepas siapa pun menterinya. Penertiban izin tambang, termasuk pencabutan dan pengembalian izin oleh Kementerian ESDM, adalah bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas.

"Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” kata Adib.

Pengamat Energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menambahkan bahwa kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp7 triliun adalah bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kedaulatan sumber daya alam.

"Kalau bahan mentah diolah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” jelas Subhkan.

Ia menekankan perlunya audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan pendapatan negara dari tambang tidak bocor di tengah jalan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM mulai mengembalikan sebagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah perusahaan terkait memenuhi kewajiban, seperti membayar dana jaminan reklamasi pascatambang dan memperbaiki dokumen administratif.