Berita

Anak sekolah menikmati MBG (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Kesehatan

Ahli Kesehatan Anak: Program MBG Perlu Dukungan Semua Pihak Agar Tepat Sasaran

KAMIS, 09 OKTOBER 2025 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak Januari 2025 dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan pemenuhan gizi anak Indonesia. Namun, sejumlah kalangan menilai pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dan evaluasi ketat agar tepat sasaran dan aman bagi penerima manfaat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.Trop Paed, menegaskan bahwa MBG merupakan program penting dan sebaiknya tidak dihentikan meski sempat menghadapi beberapa insiden keamanan pangan di lapangan.

“Tujuan program ini sangat mulia. Yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya. Kalau ada insiden keamanan pangan, perlu dievaluasi, bukan dihentikan,” ujar Prof. Hinky, dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan program skala nasional ini. 


Program pemenuhan gizi bukan hal baru di Indonesia. Prof. Hinky mencontohkan, sejak 1981 pemerintah telah menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis Puskesmas. Dari pengalaman itu, ia menekankan pentingnya profesionalitas dan pengawasan ketat terhadap aspek food safety dalam program MBG.

“Program besar ini harus dilakukan secara profesional. Asas keamanan pangan harus mendapat perhatian serius. Semua elemen masyarakat sebenarnya siap membantu,” tambahnya.

Survei Indonesian Social Survey (ISS) pada Agustus 2025 juga menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap MBG. Dari 2.200 responden di seluruh Indonesia, 77 persen menilai program tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), MBG turut menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita, selain siswa sekolah. Di Papua Tengah, tercatat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hingga Agustus 2025.

“Kalau masyarakat makin sejahtera berarti indikatornya berhasil. Tapi tidak bisa instan. MBG perlu sinergi antara pemerintah daerah, para ahli, dan masyarakat. Ini pekerjaan yang tidak sederhana, tapi mulia,” tutup Prof. Hinky.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya