BUMD Berperan Penting Menopang Ekonomi Jakarta Pasca DBH Dipangkas

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi makin penting dalam menopang perekonomian DKI Jakarta, di tengah keterbatasan APBD akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun.

Pemerhati Jakarta, Zulfikar Marikar berharap BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Salah satunya adalah membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan memperluas ruang gerak usaha BUMD. Alternatif pembiayaan melalui skema investasi menjadi keharusan," kata Zulfikar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Meski begitu, Zulfikar melihat ada sejumlah BUMD yang masih terkendala pada proses transformasi menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Padahal status hukum Perseroda sangat penting agar BUMD lebih fleksibel dalam menjalin kemitraan dan mengakses sumber pendanaan non APBD.

Zulfikar menekankan, transformasi kelembagaan BUMD perlu segera rampung agar entitas usaha daerah semakin mandiri dan berdaya saing. 

"Seperti pembahasan Perda Perseroda PAM Jaya perlu segera dirampungkan oleh DPRD, mengingat perubahan status BUMD tersebut akan mampu memperkuat perekonomian Jakarta di tengah penyesuaian fiskal akibat pemotongan DBH," tutup Zulfikar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta BUMD putar otak mencari skema pendanaan baru setelah pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp15 triliun.

Pramono mengatakan, pihaknya telah meminta izin kepada Kementerian Keuangan agar BUMD di DKI Jakarta dapat memanfaatkan dana Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat melalui bank-bank Himbara.