Kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke kediaman Presiden RI, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan (Foto: Biro Setpres)
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) satu hari menjelang HUT ke-80, dinilai sarat dengan pesan politik. Menilik durasi pertemuan selama dua jam, tentu ada isu serius yang dibahas kedua tokoh politik tersebut.
"Dalam dua jam pertemuan, ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Mensesneg bilang, yang dibahas isu-isu kebangsaan. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan isu kebangsaan itu," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada RMOL di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Merujuk pada situasi terkini yang terjadi di Indonesia dan geopolitik internasional kata Wildan, isu kebangsaan paling tidak memiliki tiga dimensi, yakni isu politik dan hukum, isu keamanan, serta isu ekonomi. Dari ketiga dimensi tersebut, isu politik dan hukum serta isu ekonomi berpeluang paling banyak dibahas.
"Untuk isu politik dan hukum tentu berelasi paling kuat dengan sosok Jokowi. Bisa jadi, isu keaslian ijazah Pak Jokowi dan rekam jejak sekolah Gibran menjadi salah satu perbincangan dalam pertemuan di Kartanegara," terang Wildan.
Untuk saat ini, polemik seputar keaslian ijazah Jokowi dan rekam jejak pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan publik. Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menekankan bahwa sorotan publik terfokus pada aspek hukum administrasinya. Namun, karena Jokowi dan Gibran merupakan politikus, maka polemik itu berefek pada persepsi publik dan berpeluang memengaruhi situasi politik di masa depan.
"Selaku politikus, Jokowi pasti merasa dirugikan dengan polemik tentang keaslian ijazah. Beban pikiran Jokowi bertambah ketika publik ikut mempertanyakan rekam jejak pendidikan Gibran. Karena sudah menjadi perbincangan publik, solusinya ya dengan pendekatan politik," tutur Wildan.
Isu tambahannya kata Wildan, bisa saja menyoal tentang update Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu Jokowi.
Wildan menilai, langkah Jokowi bertemu langsung dengan Presiden Prabowo mengingatkan dengan pertemuan keduanya menjelang Pilpres 2024 lalu. Saat itu, pada 6 Januari 2024, Joko mengundang Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan) ke Istana Negara. Publik lantas mempertanyakan netralitas Jokowi menjelang Pilpres 2024.
"Nah, pada 4 Oktober kemarin, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi bersifat pribadi. Karena dilakukan di Kartanegara. Pertemuan ini terkesan sebagai kunjungan balasan Jokowi ke Prabowo. Sebelumnya, pada 20 Juli 2025, Prabowo bertamu ke rumah Jokowi di Solo," jelas Wildan.
Dari kedua pertemuan itu kata Wildan, pertemuan di Solo dengan pertemuan di Kartanegara hanya berjarak 76 hari. Pertemuan keduanya memiliki nuansa politik yang sangat kuat karena empat aspek. Pertama, Prabowo itu mantan pembantunya Jokowi. Kedua, Gibran saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Ketiga, Jokowi bertemu Prabowo pasca Kongres PSI yang memilih Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI. Keempat, pasca bertemu Jokowi, Prabowo mengundang sejumlah tokoh untuk berdiskusi.
"Saat ini, ada tiga kader PSI yang menjadi bagian dalam Kabinet Merah Putih. Sementara, Jokowi secara terbuka sudah menyatakan akan mendukung penuh partai ini. Dengan begitu, Jokowi kini bukan sekadar mantan presiden. Jokowi adalah pembina dan pengarah PSI dan ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka," sambung Wildan menutup.
