Survei Konservasi Laut, DPR Dorong Kebijakan Disusun Berbasis Bukti

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggandeng ICCF Indonesia dan Sekretariat Kaukus Konservasi DPR RI dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Dampak Pemilih terhadap Kebijakan Konservasi" di Tangerang, Banten.

Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan, agenda ini memaparkan hasil Survei Nasional 2024 tentang sikap pemilih terhadap isu konservasi laut sekaligus membahas implikasinya terhadap prioritas legislasi, pengawasan anggaran, hingga strategi politik DPR RI.

Kata Mardani, penyusunan kebijakan yang baik adalah yang berbasis sains dan data.

“Kebijakan terbaik adalah yang berlandaskan bukti. Survei seperti ini bukan hanya bahan diskusi, tetapi alat penting untuk membimbing DPR dalam membuat kebijakan,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Kamis 2 Oktober 2025.

Dalam diskusi itu, Peneliti Harvard University Seth Soderborg memaparkan, dari 1.650 responden yang diwawancarai, mayoritas pemilih menyatakan mendukung perlindungan laut, meski berpotensi memperlambat pembangunan ekonomi.

"Dukungan konsisten lintas demografi, termasuk pemilih perkotaan dan generasi X," kata Seth.

Dia memaparkan, pemilih yang paling aktif secara politik justru paling peduli pada isu kelautan.

"Dukungan konkret terlihat pada kebijakan seperti kuota tangkap, pendanaan kawasan konservasi, koperasi nelayan kecil, hingga promosi keanekaragaman hayati,:: terangnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB di DPR Arzeti Bilbina menekankan, kebijakan terkait ekosistem laut memerlukan dukungan fiskal yang memadai.

Dia mencontohkan keberhasilan restorasi mangrove di daerah pemilihannya di Surabaya dan Sidoarjo.

“Restorasi mangrove nyata memberi manfaat bagi masyarakat. Tapi tanpa alokasi fiskal yang memadai, konservasi tidak akan berkelanjutan,” tegas Arzeti.