Siaga 98 Mendesak Evaluasi BGN dan Tata Kelola MBG

Keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) dan produk tata kelolanya harus ditempatkan secara proporsional. Untuk itu, tata kelola teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu disesuaikan dengan visi Presiden Prabowo Subianto agar lebih sederhana, partisipatif, dan langsung menyentuh kebutuhan anak-anak sekolah.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, Kepala BGN Dadan Hindayana dan pengurus BGN saat ini merupakan hasil pengangkatan di akhir masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Sehingga secara kelembagaan BGN masih membawa jejak desain tata kelola pemerintahan sebelumnya.

Hasanuddin menjelaskan, salah satu rancangan strategis yang lahir dari BGN adalah tata kelola program MBG melalui mekanisme Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG). Model tersebut didesain untuk memastikan adanya rantai koordinasi, mulai dari penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga standar gizi yang harus dipenuhi.

"Namun, memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, saatnya model tata kelola tersebut dievaluasi," kata Hasanuddin kepada RMOL, Rabu 1 Oktober 2025.

Beberapa alasan pokoknya kata Hasanuddin, yakni konteks pemerintahan berubah. Di mana, program MBG bukan sekadar kelanjutan, melainkan program prioritas utama Presiden Prabowo. Artinya, orientasi, mekanisme, dan struktur pelaksana harus sepenuhnya selaras dengan visi dan instruksi presiden saat ini.

Selanjutnya, tata kelola harus lebih inklusif. Model SPPG yang dirancang BGN kata Hasanuddin, lebih cocok untuk komunitas non-sekolah atau komunitas masyarakat. Sementara untuk sekolah, tata kelola akan lebih efektif jika melekat pada ekosistem yang sudah ada, misalnya melalui Kantin Sehat dan Komite Sekolah.

Hasanuddin menilai, evaluasi bukan berarti meniadakan BGN, tetapi memastikan lembaga tersebut mendukung suksesnya program MBG Prabowo sebagai janji dan prioritas nasional.

"Salah satu akar masalah kejadian keracunan dalam MBG saat ini, disebabkan tata kelola yang ada, bukan semata teknis penyediaan makanan sebagaimana yang berkembang saat ini. Hulunya di tata kelola, keracunan adalah salah satu hilirnya," pungkas Hasanuddin.