Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar. (Foto: Tangkapan Layar YouTube DPR)

Politik

Komisi IX DPR:

Cegah Keracunan Siswa dengan Perketat Seleksi SPPG

RABU, 01 OKTOBER 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR mendorong diadakan pelatihan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 1 Oktober 2025. 

“Usulan pertama adalah mungkin pelatihan terhadap karyawan yang 47 orang yang di masing-masing SPPG,” kata Muazim.


Selain itu, Legislator Demokrat ini menyarankan agar proses rekrutmen SPPG diperketat untuk mencegah kasus keracunan MBG terulang. 

“BGN harus betul-betul menyeleksi, kan dia mendaftar melalui online,“ pungkas Muazim. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui adanya peningkatan kasus gangguan pencernaan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu 1 Oktober 2025. 

Dadan mengungkapkan, dari Januari hingga Juli 2025 telah terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara periode 1 Agustus hingga 30 September jumlahnya melonjak menjadi 7.621 SPPG. Seiring dengan itu, tercatat pula peningkatan kasus keracunan.

“Terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September), itu ada 51 kasus kejadian,” kata Dadan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya