Berita

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Mendagri Harus Ambil Sikap Tegas Terhadap Bobby Nasution

RABU, 01 OKTOBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mendagri Tito Karnavian didorong mengambil tindakan tegas menyusul ulah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang merazia truk berpelat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat, pada Sabtu 27 September 2025.

Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina yang dikutip redaksi, Rabu 1 Oktober 2025.

"Negara tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang menciptakan diskriminasi antarwarga negara dan memperlakukan Aceh seolah-olah wilayah asing," kata Muksalmina.


Menurut Muksalmina, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa NKRI adalah satu kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), sehingga segala bentuk kebijakan yang mengarah pada pemisahan identitas wilayah harus segera dihentikan.

Tindakan tegas dari pemerintah pusat, kata Muksalmina, penting bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keutuhan bangsa, mencegah lahirnya konflik horizontal, dan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, mendapat perlakuan adil sesuai prinsip negara hukum.

Dalam sebuah video yang viral, Bobby terlihat menghentikan langsung sebuah truk berpelat nomor Aceh (BL) di kawasan Kabupaten Langkat.

Aksi yang direkam dan diunggah oleh sejumlah akun media sosial tersebut memperlihatkan Bobby berdiri di pinggir jalan dan secara tegas meminta sopir truk untuk segera mengganti pelat nomornya dari luar daerah (BL) menjadi pelat Sumut (BK atau BB).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya