PKS: Kepemimpinan Terlalu Lama Kurang Peka Terhadap Perubahan

PKS siap menjadi partai yang modern dengan menerapkan prinsip good political party governance. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan masa jabatan pada pimpinan teras maksimal dua periode.

"Kita meyakini, kepemimpinan dalam suatu jabatan yang terlalu lama biasanya kurang peka terhadap perubahan. Padahal perubahan lingkungan strategis di Indonesia terjadi relatif dengan sangat cepat,” ucap Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 28 September 2025.

“Jadi masa jabatan kepemimpinan di PKS, terutama pimpinan puncak kita batasi maksimal dua periode lima tahunan agar PKS dapat adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis yang terjadi," tambahnya. 

Lanjut dia, masa jabatan yang dibatasi maksimal dua periode itu tidak tanggung-tanggung, mulai dari jabatan Ketua Majelis Syura, Sekretaris dan Wakil Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah Pusat, termasuk juga jabatan Presiden, Sekjen, hingga Bendahara Umum. Ini berlaku juga untuk jabatan pimpinan PKS di daerah.

"Kita menginginkan sirkulasi kepemimpinan dalam PKS ini mengalir sehat. SDM itu kan dalam organisasi ibarat darah, kalau aliran darahnya sehat, maka badan PKS juga akan semakin sehat," tegas Mulyanto.

"Kita terinspirasi dari UUD tahun 1945 perubahan, yang membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode lima tahunan. Norma ini kan membuat Negara kita menjadi lebih stabil," pungkasnya.

Untuk diketahui, Musyawarah Majelis Syura PKS ke-2 periode tahun 2025-2030 diselenggarakan selama 26-27 September 2025. Musyawarah itu telah mengambil keputusan secara mufakat bulat untuk menambahkan norma pembatasan masa jabatan pimpinan tinggi PKS maksimal dua periode dalam AD/ART PKS.