Polri Serap Masukan Akademisi Hingga Aktivis Demi Jaga Demokrasi

Segala masukan ataupun kritik akan diserap oleh Polri dalam memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia.

Hal itu dipastikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menyelenggarakan dialog publik dengan tema ‘Penyampaian Pendapat di Muka Umum Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum’ di STIK-PTIK, Jakarta Selatan pada Senin, 29 September 2025.

"Kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit.

Lanjut dia, kegiatan dialog seperti ini bakal dilakukan terus ke depannya. Sebab, dengan cara ini Polri bisa menyerap aspirasi masyarakat. 

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," jelasnya. 

Jebolan Akpol 1991 ini memastikan bahwa Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," tutup Sigit. 

Dalam diskusi tersebut turut hadir Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara); Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia), Rocky Gerung (pengamat politik), M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas), Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial), Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS), Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI), Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative), dan Iftitah Sari (Sekjen/Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).