Berita

Ketua DPP PKS Bidang Koperasi dan Desa, Reni Astuti. (Foto: Humas PKS)

Bisnis

Koperasi dan Pembangunan Desa Kunci Pemerataan Ekonomi Indonesia

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pentingnya memperkuat peran koperasi dan pembangunan desa sebagai ciri khas keindonesiaan dalam perekonomian nasional. 

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Koperasi dan Desa, Reni Astuti, dalam Side Event Munas VI PKS di Hotel Sultan Jakarta.

Menurutnya, keberadaan bidang baru di DPP PKS ini lahir dari kesadaran bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sementara pembangunan desa menjadi kunci pemerataan sebagaimana ditekankan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. 


“Indonesia memiliki lebih dari 80 ribu desa dengan potensi luar biasa. Jika desa tumbuh kuat, kesenjangan kota dan desa bisa ditekan, sekaligus menekan laju urbanisasi,” ujarnya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Reni juga menyoroti pentingnya menarik minat generasi muda pada koperasi. Ia menilai, meskipun anak muda memiliki minat tinggi pada dunia entrepreneur, ketertarikan mereka pada koperasi masih terbatas.

Lebih jauh, Reni menekankan PKS memiliki sumber daya politik dan sosial untuk mengawal agenda tersebut. Di DPR RI, terdapat empat anggota Fraksi PKS yang bermitra dengan Kementerian Koperasi, selain juga ada kepala daerah serta legislator daerah dari PKS. 

“Kekuatan ini akan kami sinergikan untuk mendukung pegiat koperasi, baik dari sisi akses, permodalan, maupun regulasi,” katanya.

Dia menyatakan partai berlambang padi dan bulan sabit itu berkomitmen untuk menggerakkan struktur hingga ke level desa dan kelurahan dalam mendorong pembangunan. 

“Kader-kader PKS di desa bersama masyarakat akan memaksimalkan potensi lokal, baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Dengan begitu, desa benar-benar menjadi basis kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya