Berita

Ketua DPP PKS Bidang Koperasi dan Desa, Reni Astuti. (Foto: Humas PKS)

Bisnis

Koperasi dan Pembangunan Desa Kunci Pemerataan Ekonomi Indonesia

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pentingnya memperkuat peran koperasi dan pembangunan desa sebagai ciri khas keindonesiaan dalam perekonomian nasional. 

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Koperasi dan Desa, Reni Astuti, dalam Side Event Munas VI PKS di Hotel Sultan Jakarta.

Menurutnya, keberadaan bidang baru di DPP PKS ini lahir dari kesadaran bahwa koperasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sementara pembangunan desa menjadi kunci pemerataan sebagaimana ditekankan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. 


“Indonesia memiliki lebih dari 80 ribu desa dengan potensi luar biasa. Jika desa tumbuh kuat, kesenjangan kota dan desa bisa ditekan, sekaligus menekan laju urbanisasi,” ujarnya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Reni juga menyoroti pentingnya menarik minat generasi muda pada koperasi. Ia menilai, meskipun anak muda memiliki minat tinggi pada dunia entrepreneur, ketertarikan mereka pada koperasi masih terbatas.

Lebih jauh, Reni menekankan PKS memiliki sumber daya politik dan sosial untuk mengawal agenda tersebut. Di DPR RI, terdapat empat anggota Fraksi PKS yang bermitra dengan Kementerian Koperasi, selain juga ada kepala daerah serta legislator daerah dari PKS. 

“Kekuatan ini akan kami sinergikan untuk mendukung pegiat koperasi, baik dari sisi akses, permodalan, maupun regulasi,” katanya.

Dia menyatakan partai berlambang padi dan bulan sabit itu berkomitmen untuk menggerakkan struktur hingga ke level desa dan kelurahan dalam mendorong pembangunan. 

“Kader-kader PKS di desa bersama masyarakat akan memaksimalkan potensi lokal, baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Dengan begitu, desa benar-benar menjadi basis kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya