Berita

Kolase Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Pertarungan Dua Faksi Besar di PPP Mirip dengan Sejarah PDIP dan PKB

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 04:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 sempat diwarnai ricuh menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum secara aklamasi.

Sementara kubu Agus Suparmanto tidak mengakui aklamasi tersebut dan juga mengklaim telah menjadi ketum yang sah dalam Muktamar X.

Menurut  Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, dinamika di PPP saat ini terjadi pertarungan dua faksi besar. 


"Muktamar X PPP merupakan momentum politik pertarungan dua faksi besar di PPP, dan ini merupakan momentum PPP sebagai partai fusi untuk memiliki satu faksi yang mampu menghegemoni partai,” kata Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.

Lanjut dia, pertarungan dua besar di PPP mirip dengan yang pernah terjadi pada PDIP dan PKB.    

Ia menjelaskan PDI (saat ini PDIP) di era Orde Baru memiliki dua faksi, yakni gerbong Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

“Peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli-1996) menjadi momentum politik yang membawa faksi Megawati sebagai faksi yang mampu menghegemoni PDI, sehingga (sekarang) PDIP mampu menjadi partai yang kuat dan solid dari pusat sampai kader di daerah,” jelasnya.

Sambung pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini, PKB yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengalami hal serupa di periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

“Sama juga seperti halnya PKB memiliki dua faksi besar yaitu faksi Gus Dur dan Cak Imin mengalami konflik internal antara dua faksi ini menjelang pemilu 2009. Namun ketika adanya hegemoni kekuatan faksi Cak Imin setelah Pemilu 2009 membuat PKB menjadi partai yang kuat dan solid sehingga bisa menjalankan kerja politik dan kerja-kerja elektoralnya," pungkas Hasyibulloh.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya