Berita

Kolase Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Pertarungan Dua Faksi Besar di PPP Mirip dengan Sejarah PDIP dan PKB

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 04:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 sempat diwarnai ricuh menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum secara aklamasi.

Sementara kubu Agus Suparmanto tidak mengakui aklamasi tersebut dan juga mengklaim telah menjadi ketum yang sah dalam Muktamar X.

Menurut  Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, dinamika di PPP saat ini terjadi pertarungan dua faksi besar. 


"Muktamar X PPP merupakan momentum politik pertarungan dua faksi besar di PPP, dan ini merupakan momentum PPP sebagai partai fusi untuk memiliki satu faksi yang mampu menghegemoni partai,” kata Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.

Lanjut dia, pertarungan dua besar di PPP mirip dengan yang pernah terjadi pada PDIP dan PKB.    

Ia menjelaskan PDI (saat ini PDIP) di era Orde Baru memiliki dua faksi, yakni gerbong Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

“Peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli-1996) menjadi momentum politik yang membawa faksi Megawati sebagai faksi yang mampu menghegemoni PDI, sehingga (sekarang) PDIP mampu menjadi partai yang kuat dan solid dari pusat sampai kader di daerah,” jelasnya.

Sambung pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini, PKB yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengalami hal serupa di periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

“Sama juga seperti halnya PKB memiliki dua faksi besar yaitu faksi Gus Dur dan Cak Imin mengalami konflik internal antara dua faksi ini menjelang pemilu 2009. Namun ketika adanya hegemoni kekuatan faksi Cak Imin setelah Pemilu 2009 membuat PKB menjadi partai yang kuat dan solid sehingga bisa menjalankan kerja politik dan kerja-kerja elektoralnya," pungkas Hasyibulloh.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya