Kolase Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 sempat diwarnai ricuh menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum secara aklamasi.
Sementara kubu Agus Suparmanto tidak mengakui aklamasi tersebut dan juga mengklaim telah menjadi ketum yang sah dalam Muktamar X.
Menurut Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, dinamika di PPP saat ini terjadi pertarungan dua faksi besar.
"Muktamar X PPP merupakan momentum politik pertarungan dua faksi besar di PPP, dan ini merupakan momentum PPP sebagai partai fusi untuk memiliki satu faksi yang mampu menghegemoni partai,” kata Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada
RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.
Lanjut dia, pertarungan dua besar di PPP mirip dengan yang pernah terjadi pada PDIP dan PKB.
Ia menjelaskan PDI (saat ini PDIP) di era Orde Baru memiliki dua faksi, yakni gerbong Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.
“Peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli-1996) menjadi momentum politik yang membawa faksi Megawati sebagai faksi yang mampu menghegemoni PDI, sehingga (sekarang) PDIP mampu menjadi partai yang kuat dan solid dari pusat sampai kader di daerah,” jelasnya.
Sambung pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini, PKB yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengalami hal serupa di periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sama juga seperti halnya PKB memiliki dua faksi besar yaitu faksi Gus Dur dan Cak Imin mengalami konflik internal antara dua faksi ini menjelang pemilu 2009. Namun ketika adanya hegemoni kekuatan faksi Cak Imin setelah Pemilu 2009 membuat PKB menjadi partai yang kuat dan solid sehingga bisa menjalankan kerja politik dan kerja-kerja elektoralnya," pungkas Hasyibulloh.
