Berita

Kolase Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Pertarungan Dua Faksi Besar di PPP Mirip dengan Sejarah PDIP dan PKB

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 04:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 sempat diwarnai ricuh menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum secara aklamasi.

Sementara kubu Agus Suparmanto tidak mengakui aklamasi tersebut dan juga mengklaim telah menjadi ketum yang sah dalam Muktamar X.

Menurut  Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, dinamika di PPP saat ini terjadi pertarungan dua faksi besar. 


"Muktamar X PPP merupakan momentum politik pertarungan dua faksi besar di PPP, dan ini merupakan momentum PPP sebagai partai fusi untuk memiliki satu faksi yang mampu menghegemoni partai,” kata Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.

Lanjut dia, pertarungan dua besar di PPP mirip dengan yang pernah terjadi pada PDIP dan PKB.    

Ia menjelaskan PDI (saat ini PDIP) di era Orde Baru memiliki dua faksi, yakni gerbong Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

“Peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli-1996) menjadi momentum politik yang membawa faksi Megawati sebagai faksi yang mampu menghegemoni PDI, sehingga (sekarang) PDIP mampu menjadi partai yang kuat dan solid dari pusat sampai kader di daerah,” jelasnya.

Sambung pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini, PKB yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengalami hal serupa di periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

“Sama juga seperti halnya PKB memiliki dua faksi besar yaitu faksi Gus Dur dan Cak Imin mengalami konflik internal antara dua faksi ini menjelang pemilu 2009. Namun ketika adanya hegemoni kekuatan faksi Cak Imin setelah Pemilu 2009 membuat PKB menjadi partai yang kuat dan solid sehingga bisa menjalankan kerja politik dan kerja-kerja elektoralnya," pungkas Hasyibulloh.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya