Berita

Siswa SD menikmati menu makan bergizi gratis (MBG).(Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Seruan Penghentian MBG Sangat Tendensius

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 01:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan begitu saja, meski ditemukan sejumlah korban keracunan usai mengonsumsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Analis kebijakan pemerintah dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai, narasi yang menyerukan penghentian program MBG sangat tendensius, bernuansa politis, serta tidak objektif dan konstruktif dalam menilai peristiwa secara menyeluruh.

“Sepatutnya kita mendorong pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan mitigasi dan evaluasi mendalam secara menyeluruh terhadap proses produksi MBG hingga penyaluran ke sekolah-sekolah,” kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Minggu 28 September 2025.


Nasky mendesak BGN segera melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi titik permasalahan dan penyebab insiden keracunan.

“Apakah karena rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah terlalu panjang, ada kelalaian, atau bahkan unsur kesengajaan dari oknum yang ingin merusak citra positif Presiden Prabowo?” kata Nasky.

Data dari BGN menunjukkan bahwa Program MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di 8.018 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari 9.230 SPPG yang terverifikasi, 8.018 sudah operasional dan 1.212 sedang dalam persiapan operasional.

Program ini juga diklaim menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum serta melibatkan sekitar satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya