Berita

Kader PPP saling baku hantam di arena Muktamar X. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Waketum PPP Minta Muktamirin Jaga Perilaku Sesuai Ajaran Islam

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta para peserta Muktamar X atau Muktamirin untuk menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi merespons kericuhan yang sempat terjadi setelah pembukaan Muktamar X. 

“Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” kata Rusli, Sabtu 27 September 2025. 


Rusli menuturkan, PPP yang notabene partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan perkelahian dan keributan. 

“Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Rusli menegaskan bahwa dirinya enggan membawa PPP ke dalam konflik seperti zaman Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang terpecah menjadi dua kubu.

“Saya rasa konflik itu hanya membuat kita semakin jauh dengan masyarakat dan merupakan satu hal yang menyebabkan PPP ada di titik ini. Semoga tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Pembukaan Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Sabtu 27 September 2025, berujung ricuh. 

Kericuhan terjadi setelah acara pembukaan usai. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono didampingi Waketum PPP Amir Uskara beranjak meninggalkan ruangan utama untuk melakukan jumpa pers. 

Di tengah-tengah jumpa pers, kader saling berteriak dan sahut-sahutan. Para pendukung Mardiono teriak “lanjutkan”. Sementara itu, kubu kader yang tidak pro dengan Mardiono berteriak “turun”.

Beberapa kader lainnya mencoba menenangkan kedua kubu, karena sedang sesi wawancara. Namun tak diindahkan. 

Sontak kedua belah pihak tersebut saling mendekat dan terjadilah baku hantam. 

Tak berlangsung lama, petugas keamanan partai, dibantu kepolisian turun tangan dan kericuhan bisa dilerai.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya