Berita

Kader PPP saling baku hantam di arena Muktamar X. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Waketum PPP Minta Muktamirin Jaga Perilaku Sesuai Ajaran Islam

SABTU, 27 SEPTEMBER 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta para peserta Muktamar X atau Muktamirin untuk menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi merespons kericuhan yang sempat terjadi setelah pembukaan Muktamar X. 

“Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” kata Rusli, Sabtu 27 September 2025. 


Rusli menuturkan, PPP yang notabene partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan perkelahian dan keributan. 

“Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

Rusli menegaskan bahwa dirinya enggan membawa PPP ke dalam konflik seperti zaman Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang terpecah menjadi dua kubu.

“Saya rasa konflik itu hanya membuat kita semakin jauh dengan masyarakat dan merupakan satu hal yang menyebabkan PPP ada di titik ini. Semoga tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Pembukaan Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Sabtu 27 September 2025, berujung ricuh. 

Kericuhan terjadi setelah acara pembukaan usai. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono didampingi Waketum PPP Amir Uskara beranjak meninggalkan ruangan utama untuk melakukan jumpa pers. 

Di tengah-tengah jumpa pers, kader saling berteriak dan sahut-sahutan. Para pendukung Mardiono teriak “lanjutkan”. Sementara itu, kubu kader yang tidak pro dengan Mardiono berteriak “turun”.

Beberapa kader lainnya mencoba menenangkan kedua kubu, karena sedang sesi wawancara. Namun tak diindahkan. 

Sontak kedua belah pihak tersebut saling mendekat dan terjadilah baku hantam. 

Tak berlangsung lama, petugas keamanan partai, dibantu kepolisian turun tangan dan kericuhan bisa dilerai.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya