Berita

Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Foto: Setpres)

Politik

Kepala BGN Harus Minta Maaf ke Orang Tua Siswa Imbas Keracunan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di sejumlah daerah, merupakan langkah tepat. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menekankan evaluasi harus menyeluruh, mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengkomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.


Dia menekankan hasil evaluasi harus diumumkan transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar kepercayaan publik terjaga.

“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hensa mendorong pemerintah untuk tidak hanya mendengarkan masukan masyarakat, tetapi juga mengimplementasikannya dalam perbaikan program.

Ia menilai, keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Kepala Badan Gizi Nasional harus dengan segera minta maaf kepada semua orang tua siswa akibat MBG yang diduga meracuni anak mereka!" tandasnya.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya