Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

RUU Ketenagakerjaan Harus jadi Regulasi yang Adil

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 09:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Revisi Undang Undang Ketenagakerjaan harus seimbang dan mampu melindungi pekerja serta mendorong keberlanjutan usaha.

Atas dasar itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan bahwa pembahasan undang-undang ini harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

“RUU Ketenagakerjaan menyangkut hajat hidup jutaan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Oleh sebab itu, setiap usulan dari serikat pekerja, pengusaha, maupun pemerintah perlu dipertimbangkan secara proporsional agar melahirkan regulasi yang berkeadilan,” ujar Netty kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.


Politisi PKS ini menekankan pentingnya upah layak dan kesejahteraan pekerja, seperti memberikan pesangon sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja.

"Prinsip upah layak harus menjadi perhatian, namun dalam implementasinya perlu memperhitungkan kondisi ekonomi nasional dan daya saing industri," katanya.

Ia menekankan, formulasinya perlu dibuat adil, realistis, dan dapat dijalankan tanpa membebani pekerja maupun pelaku usaha. Selain itu, kata Netty, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai jaminan perlindungan pekerja harus diperkuat agar dapat memberi layanan yang lebih luas, transparan, dan mudah diakses oleh pekerja.

“RUU ini diharapkan bisa menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan semua pihak secara adil dan bukan malah jadi sumber konflik. Regulasi yang baik harus menjaga hak pekerja sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang," demikian Netty Prasetiyani Aher.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya