Berita

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam program Rakyat Bersuara di televisi swasta, Selasa malam, 23 September 2025. (Foto: Gambar Tangkap Layar Youtube INews

Politik

Said Didu Desak Prabowo Sapu Bersih Koruptor Lewat Reshuffle Lanjutan

RABU, 24 SEPTEMBER 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus melakukan penataan dan aksi bersih-bersih koruptor melalui reshuffle lanjutan.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan, terdapat sejumlah lembaga negara yang seharusnya juga dilakukan reshuffle oleh Prabowo, karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum.

"Sekarang, Pak Prabowo ingin memberantas korupsi yang sangat keras, makanya kena lah Riza Chalid yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapa pun, malah berteman dengan semua Presiden sebelumnya," ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara di televisi swasta, Selasa malam, yang dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 24 September 2025.


Menurut Didu, Prabowo memiliki visi yang diakui masyarakat dan banyak pihak. Namun, butuh kerja lebih keras untuk pemberantasan korupsi.

"Masalahnya Pak Prabowo belum mengambil sendok untuk pemberantasan korupsi, sehingga Kapolri masih tetap, KPK masih yang lama, Kejaksaan Agung hanya diawasi TNI," tutur Didu. 

Ia memandang perlu bagi Prabowo untuk memastikan lembaga penegak hukum masuk ke daftar reshuffle selanjutnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Sehingga yang korupsi sapunya (yang menyapu) belum bersih, walaupun cita-citanya Pak Prabowo sudah oke," ucapnya.

"Kalau Presiden Prabowo mau membentuk pemerintahan bersih, maka harus sapu bersih. Sapunya harus bersih," demikian Said Didu menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya