Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro. (Foto: Yotube DPR)

Politik

Komisi III DPR Rapat Bareng Kementerian dan Komnas HAM, Serap Aspirasi RUU KUHAP

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 12:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengatakan, Komisi III DPR berkomitmen memaksimalkan masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAP. Selain melalui RDP, Komisi III juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah, antara lain Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur.

“Hingga saat ini masih ada 22 elemen masyarakat yang mengajukan diri untuk menyampaikan aspirasi dalam RDPU, Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar semua bisa diterima hadir di sini,” ujar Dede saat memimpin rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 22 September 2025. 


Pembahasan RUU KUHAP tak hanya berfokus pada kepentingan penegakan hukum, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah perlindungan hak tersangka, pendampingan hukum, asas praduga tak bersalah, dan kesetaraan di depan hukum.

“Semangat penegakan hukum demi melindungi kepentingan negara dan korban jangan sampai mengabaikan hak asasi manusia orang-orang yang bermasalah dengan hukum,” tegas Legislator PDIP ini.

Komisi III menilai penting melibatkan Kemenkumham dan Komnas HAM sebagai lembaga yang berkompeten. Rencana ke depan, pembahasan RUU KUHAP akan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, cermat, profesional, dan terbuka.

“Prinsipnya kita tidak terburu-buru dan menghindari adanya pihak-pihak yang terabaikan dalam penyusunan KUHAP ini,” demikian Dede.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya