Berita

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

PPP Sulit Recovery di Tangan Mardiono

OLEH: TONY ROSYID*
SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 01:38 WIB

PELAKSANA Tugas Muhamad Mardiono berhasil mengkudeta Suharso Manoarfa. Saat Suharso Manoarfa sedang perjalanan ke Eropa, turun dari pesawat, ketua umum PPP sah ini dapat kabar dia telah dikudeta. Siapa yang mengkudeta? Mardiono.

Kudeta dilakukan di salah satu hotel di Serang Banten pada Sabtu dini hari, 5 September 2022. Sekitar tiga tahun lalu. Melalui Mukernas dadakan, Suharso Manoarfa dilengserkan.

Kenapa Suharso Manoarfa harus dikudeta? Karena akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sesimpel itukah? Iya.


Para kader PPP menuduh, di belakang Mardiono ada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Operasi senyap intelijen bekerja, dan sukses. Suharso Manoarfa terdepak dan digantikan Mardiono.

Saat dipimpin Suharso Manoarfa, PPP didukung oleh PolMark, lembaga survei ternama milik Eep Saefulloh Fatah sebagai konsultan politiknya. Berbasis data survei Polmark milik Eep, PPP secara elektoral cukup menguntungkan jika mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

PolMark bekerja keras untuk menaikkan elektoral PPP, di antaranya dengan menyasar kelompok milenial yang menjadi pemilih pemula. Gerilya ke kelompok milenial telah dilakukan dengan cukup masif.

Di pertengahan jalan, Suharso Manoarfa dikudeta, sekaligus lembaga survei yang mengawalnya yaitu PolMark juga didepak. Kontrak PPP-PolMark berhenti. 

PPP selanjutnya dinakhodai Mardiono. Apa hasilnya? Pemilu 2024, giliran PPP yang dikudeta oleh konstituennya. PPP didepak dari Senayan. Terlempar dari Gedung DPR karena suara PPP tidak mencapai empat persen. Di bawah Parliamentary Threshold. Saat ini, PPP tidak punya satu pun kursi di DPR RI. Selamat tinggal PPP.

Suharso Manoarfa mungkin hanya bisa tersenyum melihat nasib PPP saat ini. "Lu sih..." kira-kira begitu gumam di hatinya. Tidak diketahui, apakah kopi yang sedang diseruput Suharso saat ini terasa pahit atau manis.

Saat ini, publik sama sekali tidak berminat bicara PPP. Ketika saya tulis tentang PPP, mayoritas netizen berkomentar sangat negatif. Di medsos, PPP dibully habis-habisan. Bukan karena PPP gagal masuk Senayan. PPP dibully lebih karena partai Islam ini dianggap sudah kehilangan spirit Ka'bahnya.

Elite PPP dianggap telah meninggalkan konstituennya. Sibuk dengan konflik, pertikaian dan perebutan kekuasaan. Gara-gara menyerahkan PPP untuk sepenuhnya diintervensi oleh kekuasaan Jokowi selama 10 tahun. Saat pemilu, giliran konstituen tinggalkan PPP.

Di era kepemimpinan Mardiono, PPP kolaps. Ini pertama kali PPP gagal masuk Senayan. PPP seperti ditelantarkan.

Tanggal 27 September 2025 ini, PPP menggelar Muktamar. Di Muktamar, calon ketum PPP akan dipilih. Mardiono maju lagi dan didukung oleh elite PPP pro status quo. Sementara kader PPP pro perubahan mendukung Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan. 

Siapa yang akan jadi ketua umum PPP di Muktamar kali ini? Kelompok status-quo atau kelompok pro-perubahan?

Jika pemenangnya adalah pro-status quo, sulit berimajinasi PPP bisa recovery. Sebaliknya, pro perubahan menawarkan peluang PPP kembali masuk Senayan.

Apapun hasil Muktamar, itulah pilihan sadar warga PPP. Setiap pilihan ada konsekuensi politiknya.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya