Berita

Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025 (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Panggil Dirut Pertamina Bahas Pasokan BBM ke SPBU Swasta

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 22:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025. 

Kepada awak media, Simon menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan membahas ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun.

Disebutkan Simon, Pertamina diminta menyiapkan alokasi kebutuhan BBM secara menyeluruh hingga penutup tahun 2025. 


Oleh sebab itu, koordinasi antara Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta badan usaha swasta akan dilakukan secara intensif agar kebutuhan pasokan tetap terjaga.

“Nanti kan akan dibicarakan antarpertamina, terus badan usaha swasta. Jadi per tadi setelah selesai meeting dengan Kementerian ESDM, masih lanjut nih, langsung lanjut. Jadi kita meminta alokasi kebutuhan dia sampai akhir tahun, begitu juga dengan semua tim langsung rapatkan tadi,” ujar Simon.

Terkait mekanisme bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta, Simon menegaskan seluruh proses akan berjalan secara terbuka dan transparan. 

Ia menampik anggapan bahwa Pertamina akan memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan, menegaskan bahwa mandat utama perusahaan adalah menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi konsumen.

“Jadi kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara business-to-business. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” lanjutnya.

Simon juga mengungkapkan bahwa Pertamina bersama badan usaha swasta tengah menyiapkan langkah impor tambahan guna menutup kebutuhan pasokan dalam jangka pendek. 

Namun, besaran volume impor tersebut masih menunggu laporan resmi kebutuhan dari masing-masing badan usaha.

“Iya, karena hanya sampai akhir tahun kan, 2025. 2026 nanti dipastikan,” kata Simon.

Selain memastikan kecepatan distribusi, Simon menjamin kualitas BBM akan tetap sesuai standar nasional. Pertamina, kata dia, berkomitmen menjaga konsistensi mutu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

“Nanti kan standarnya sesuai spesifikasi Dirjen Migas. Nah setelah itu, itu yang kita kirimkan ke semua, nanti akan diramu sesuai dengan resep dari masing-masing. Jadi penambahan aditif dan lainnya gitu,” tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya