Berita

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP Tak Masalah Hendrar Prihadi Didepak dari Kepala LKPP

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 13:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Diketahui, Hendrar Prihadi digantikan oleh Sarah Sadiqa yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sejak Februari 2020.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya selalu menjunjung tinggi prinsip bernegara, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden.


“Karena sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga lembaga negara kementerian dam non-kementerian,” ujar Basarah kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 18 September 2025.

Menurutnya, jabatan Kepala LKPP yang sebelumnya diemban Hendrar Prihadi, merupakan bagian dari kewenangan presiden untuk diganti sesuai kebutuhan. Terlebih, Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDIP itu juga telah cukup lama menjabat di posisi tersebut.

“Jadi sekali lagi kesimpulannya atas pertanyaan pergantian Pak Hendi (Hendrar Prihadi) dari kepala LKPP PDI Perjuangan menghormati dan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut,” demikian Basarah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.

Tak cuma Sarah Sadiqa, sejumlah menteri dan wakil menteri diganti dan dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu kemarin 17 September 2025.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya