Berita

Rismon Hasiholan Sianipar. (Foto: YouTube CNN Indonesia)

Politik

Rismon Sianipar: Kita Diancam Berhenti Berpikir Kritis

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 05:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ahli forensik digital sekaligus penuding ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar mengaku telah diancam untuk tidak lagi bersikap kritis.

Hal itu disampaikan Rismon dalam acara Head to Head With Elvira dikutip dari kanal YouTube CNN Indonesia, Rabu malam, 17 September 2025.  

“Kita diancam di pengadilan supaya kita berhenti berpikir kritis. Berpikir kritis itu sudah menjadi tindak pidana di republik ini. Kasihani rakyat Pak Prabowo Subianto, tumbuhkan demokrasi apapun kerjanya. Rakyat harus berhak bersuara,” ucap Rismon.


Menurut dia, penyelesaian polemik ijazah palsu Jokowi baik yang dilakukan UGM maupun lembaga negara penuh dengan narasi pembodohan publik.
 
"Pak Kasmudjo (teman kuliah Jokowi) menyangkal, kita cari juga alasan lain untuk membenarkan dan membenarkan, terjadi pembodohan publik secara massal,” tegasnya.

Lanjut Rismon, polemik ini cukup sederhana penyelesaiannya. Tinggal menunggu keberanian Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik hingga sikap pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara benar.

“Sesederhana itu (Jokowi) nggak berani jawab. Katanya itu persepsi saya ya terserah. Terkait kasus Gibran, Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus dirjennya itu menjawab (polemik ijazah) ini, sesederhana itu. Ini suratnya yang salah atau isinya yang salah? Sesederhana itu lho Pak, masak rakyat harus terus berantem,” pungkasnya.  

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya