Berita

Rismon Hasiholan Sianipar. (Foto: YouTube CNN Indonesia)

Politik

Rismon Sianipar: Kita Diancam Berhenti Berpikir Kritis

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 05:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ahli forensik digital sekaligus penuding ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar mengaku telah diancam untuk tidak lagi bersikap kritis.

Hal itu disampaikan Rismon dalam acara Head to Head With Elvira dikutip dari kanal YouTube CNN Indonesia, Rabu malam, 17 September 2025.  

“Kita diancam di pengadilan supaya kita berhenti berpikir kritis. Berpikir kritis itu sudah menjadi tindak pidana di republik ini. Kasihani rakyat Pak Prabowo Subianto, tumbuhkan demokrasi apapun kerjanya. Rakyat harus berhak bersuara,” ucap Rismon.


Menurut dia, penyelesaian polemik ijazah palsu Jokowi baik yang dilakukan UGM maupun lembaga negara penuh dengan narasi pembodohan publik.
 
"Pak Kasmudjo (teman kuliah Jokowi) menyangkal, kita cari juga alasan lain untuk membenarkan dan membenarkan, terjadi pembodohan publik secara massal,” tegasnya.

Lanjut Rismon, polemik ini cukup sederhana penyelesaiannya. Tinggal menunggu keberanian Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik hingga sikap pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara benar.

“Sesederhana itu (Jokowi) nggak berani jawab. Katanya itu persepsi saya ya terserah. Terkait kasus Gibran, Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus dirjennya itu menjawab (polemik ijazah) ini, sesederhana itu. Ini suratnya yang salah atau isinya yang salah? Sesederhana itu lho Pak, masak rakyat harus terus berantem,” pungkasnya.  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya